Menakar Kekuatan Para Pemain

Golkar dan Poros Tengah sibuk melempangkan jalan

SIDANG Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang baru akan digelar pekan ini benar-benar menjadi panggung pertarungan politik paling menarik sekaligus paling bersejarah. Inilah untuk pertama kalinya bakal terjadi pertarungan terbuka -mungkin habis-habisan- sejumlah calon presiden.

Sampai sepekan terakhir paling tidak ada beberapa nama calon Presiden: B.J. Habibie dari Golkar, K.H. Abdurrahman Wahid dari Poros Tengah, dan Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan. Untuk mengegolkan atau memenangkan pertarungan, berbagai pihak tengah menyiapkan aturan main yang perlu disepakati bersama.

Tengoklah sebuah pertemuan yang berlangsung di Apartemen Plaza Senayan, Jumat malam pekan lalu. Bertempat di sebuah ruangan yang dipesan khusus pada tengah malam, tampak Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung agak lelah. Politisi yang andal melakukan lobi itu ta mpak baru saja usai membahas soal aturan main tersebut bersama Amien Rais, K.H. Abdurrahman Wahid, Yusril Ihza Mahendra, dan Nur Mahmudi Ismail. “Banyak pemikiran dan usulan yang sangat menarik,” kata Akbar Tanjung dengan suara datar.

Begitulah, Golkar dan Poros Tengah memang sibuk menyiapkan diri. Mereka sebenarnya telah membentuk tim kerja terhitung sejak Sabtu dua pekan lalu. Pertemuan pertama berlangsung di kediaman K.H. Abdurrahman Wahid di Ciganjur. Dalam pertemuan itu hadir Akba r Tanjung (Golkar), Matori Abdul Djalil (PKB), Amien Rais (PAN), Zarkasih Noer (PPP), Yusril Ihza Mahendra (PBB), dan Nur Mahmudi Ismail (PK). Enam partai besar ini sepakat membentuk tim kecil untuk menyusun materi Sidang Umum MPR, terutama jadwal, tata t ertib, dan mekanisme pemilihan presiden.

Pertemuan Ciganjur menugaskan Yusril Ihza Mahendra dari Partai Bulan Bintang dan Slamet Effendi Yusuf dari Golkar untuk mengomandani tim tujuh. Kenapa disebut tim tujuh? Karena motor penggeraknya belakangan bertambah satu, sehingga menjadi tujuh partai: G olkar, PAN, PPP, PKB, Partai Keadilan, PBB, dan juga PDI Perjuangan. Setelah rapat maraton selama empat hari sepanjang pekan lalu, tim ini berhasil menelorkan sejumlah rumusan penting.

Tentang fraksi di MPR, misalnya. Selain fraksi-fraksi berdasarkan partai politik -yang disyaratkan dengan keanggotaan minimal 10 anggota (electoral treshold)- tim tujuh juga sepakat membentuk fraksi gabungan antarpartai-partai politik. Dan, fraksi Utusan Daerah dihapus.

Rapat tim tujuh sempat berjalan alot ketika membahas mekanisme pencalonan dan pemilihan presiden. “Kami mendesak sistem pemilihan presiden one man one vote,” kata Muhaimin Iskandar, anggota tim yang dikenal juga sebagai Sekjen PKB. Usulan satu orang satu suara tampaknya disepakati oleh tim. “Ya kami sepakati pemilihan satu orang satu suara, dan berlangsung tertutup,” Yusril menimpali. Hanya, sampai tahap akhir rapat, kabarnya wakil dari PDI Perjuangan masih berusaha mendesakkan sistem terbuka.

Rapat-rapat tim tidak berhasil mencapai titik temu manakala membahas mekanisme pencalonan presiden. “Akhirnya kami memberikan pilihan-pilihan atau opsi,” tutur Hatta Rajasa dari Partai Amanat Nasional. Tiga opsi itu antara lain, pertama, setiap anggota ma jelis berhak mencalonkan presiden, dan seseorang berhak menjadi calon apabila mendapat dukungan sekurang-kurangnya 70 anggota majelis.

Kedua, calon presiden diusulkan oleh fraksi, tapi anggota fraksi boleh tidak setuju dengan calon usulan fraksinya. “Artinya, kalau seseorang tak setuju dengan calon fraksinya, dia harus bergabung dengan 70 orang lain untuk mengusulkan calon yang didukungn ya. Itu boleh,” kata Hatta Rajasa menjelaskan. Ketiga, murni fraksi. Artinya, hanya fraksilah yang berhak mencalonkan nama calon presidennya. “Dalam hal ini kami berusaha mengakomodasi individualitas, kolektivitas, dan gabungan antara keduanya,” kata Slamet Effendi Yusuf.

Sejumlah persoalan memang mulai terurai. Hatta Rajasa, misalnya, mengusulkan agar tim kecil inilah yang akan menjadi inti pembentukan Badan Pekerja MPR. “Sebaiknya memang begitu. Karena praktis, anggota tim tujuh ini kan sudah menguasai persoalan. Anggota Badan Pekerja sebanyak 90 orang. Dalam tim tujuh ini sudah ada 14 orang. Tinggal mencari tambahannya,” katanya.

Mulus? Belum juga. Ketidakhadiran Megawati dalam berbagai pertemuan, termasuk pertemuan pimpinan tujuh partai di Plaza Senayan, Jumat pekan lalu, tampaknya menunjukkan masih ada persoalan yang mengganjal. Meskipun mengirim wakil, kontribusi PDI Perjuangan dalam tim ini sangat minim. “Utusannya cuma satu orang, itu pun ganti-ganti,” ujar seorang anggota tim. Toh, Yusril optimistis. “Ketujuh partai yang terlibat di dalam perumusan ini sangat signifikan,” katanya.

Muchlis Ainurrafik, Rika Condessy, Julie Indahrini, Wuri Hardiastuti, dan
Yuyuk A. Iskak

Dimuat di Majalah GAMMA, 30 Sep 1999