Habibie Mau Mundur Secara Terhormat

Lobi-lobi politik berjalan semakin intens. Presiden B.J. Habibie dikabarkan menuruti desakan Poros Tengah untuk meninjau kembali pencalonannya.

DI tengah hiruk-pikuk dan panasnya perdebatan soal jadwal sidang dan tata-tertib Sidang Umum MPR pekan lalu, dari Gedung Binagraha terbersit berita yang sangat penting. Hari-hari terakhir, menurut kabar itu, terjadi rapat-rapat intens membahas cara pengunduran diri Presiden Habibie dari pencalonan Partai Golkar. Hasilnya? “Habibie mau mundur, asal pidato pertanggungjawabannya diterima,” tutur salah seorang pejabat di lingkungan kepresidenan yang terlibat dalam rapat-rapat itu.

Kabar itu bisa saja salah. Tapi, apa yang sedang berlangsung selama beberapa hari Sidang Umum MPR menunjukkan bahwa pencalonan Habibie sebagai presiden oleh Partai Golkar memang menghadapi ancaman serius. Bahkan, ketika Presiden Habibie mulai menginjakkan kaki di ruang sidang, Jumat pekan lalu, bukan tepuk tangan atau sambutan hangat yang ia terima, tapi teriakan “huu…”.

“Apa yang dihadapi Habibie memang berat,” tutur Hartono Mardjono, salah seorang Ketua Partai Bulan Bintang. Selain teriakan itu, sejumlah fakta lain mendukung pernyataan Hartono Mardjono. Terpilihnya Marzuki Darusman sebagai Ketua FKP MPR mengalahkan Fahmi Idris disebut-sebut sebagai jalan awal untuk menjegal pencalonan Habibie. Bahkan, bersikerasnya Golkar untuk tetap mengadakan sidang umum dalam dua tahap disebut-sebut sebagai upaya kelompok Akbar Tanjung dan Kiki -nama sapaan Marzuki Darusman- memberi kesempatan Golkar untuk menggelar rapat pimpinan untuk mengoreksi pencalonan Habibie.

Bukti lain adalah beredarnya formulir jajak pendapat tentang peta dukungan internal Golkar terhadap Habibie. Jajak pendapat tersebut ditengarai muncul menyusul sejumlah kejadian yang mengejutkan di hari pertama Sidang Umum MPR, seperti teriakan “huuu…”, hingga kehadiran Habibie yang tanpa memberikan pidato kenegaraan.

“Saya dengar perkembangannya, kekuatan pendukung Habibie di dalam tubuh Golkar tinggal sekitar 40 orang. Sisanya, 80 orang, berpaling ke Akbar,” tutur Ichsanuddin Noorsy, mantan Anggota Komisi VIII dari FKP. Sumber lain yang juga salah seorang pimpinan Golkar menyebut angka lain. “Saya kira lebih dari 50%, atau bahkan sudah mencapai 70% yang mendukung Akbar,” katanya.

Perkiraan jumlah dukungan itu, di lapangan, ternyata dibantah. Sebuah selebaran berjudul “Laporan Sementara Pendukung Habibie di DPR-RI Periode 1999-2004″ justru menyebut masih kuatnya dukungan terhadap Habibie. Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pimpinan Kaukus Iramasuka Nusantara (Irian, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusatenggara) menyebut, misalnya, bahwa di DPR, Habibie didukung 79 orang dari Partai Golkar, PPP (51 orang), PKB (29), PAN (34), partai-partai Islam (12), partai sekuler/nasional (3), totalnya 208 orang.

Sementara, dukungan kepada Habibie dari MPR berasal dari Utusan Golongan (40 orang) dan Utusan Daerah (51). Jumlah seluruh pendukung Habibie di DPR/MPR menjadi 269 orang. Edaran itu disertai catatan bahwa komposisi pendukung Habibie di DPR belum mencukupi, sehingga masih diperlukan 30 orang lagi. Disebutkan juga bahwa partai-partai yang potensial untuk “digarap” antara lain dari Partai Keadilan, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Kebangkitan Umat, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan PPII Masyumi.

Edaran itu menyebut juga bahwa jika Tentara Nasional Indonesia (38 orang) dimasukkan sebagai pendukung Habibie, maka jumlah pendukungnya di DPR total menjadi 307 orang, yang dinilai cukup kuat untuk mendukung pencalonan Habibie menjadi presiden. Ditambahkan, jika Partai Golkar solid atau 120 orang semua mendukung Habibie, maka jumlah pendukung Habibie menjadi 348. “Jumlah itu cukup untuk mendukung Habibie. Mungkin yang perlu disolidkan secara maksimal adalah Partai Golkar sebagai pendukung utama Habibie,” sebut edaran itu.

Lepas dari perhitungan suara dukungan, Hartono Mardjono memperkirakan Habibie bakal menghadapi ancaman serius pada saat pidato pertanggungjawaban. “Dengan adanya pertanggungjawaban sebelum pemilihan presiden, itu menjadi berat buat Habibie,” tutur Hartono.

Perkiraan Hartono beralasan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya, sudah mengambil ancang-ancang menolak pidato pertanggungjawaban Habibie. “Dari evaluasi partai terhadap perjalanan pemerintahan Habibie, kami memutuskan untuk menolak pertanggungjawaban Presiden,” tegas Khofifah Indar Parawansa, salah seorang Ketua PKB. Menurut Khofifah, PKB menilai pemerintahan Habibie justru mencatat banyak hal negatif ketimbang positifnya. Hal-hal positif seperti pembebasan tapol-napol, kebebasan pers, dan kebebasan politik, menurut Khofifah, dinilai bukan inisiatif dari Habibie.

“Kebijakan itu semua lebih karena tekanan publik dan internasional. Artinya, dilakukan secara terpaksa,” sambung Khofifah. Sementara, daftar kegagalan kepemimpinan Habibie, di mata PKB, berderet. Dari soal kemacetan pemulihan ekonomi sampai masalah Timtim. “Dalam kasus Timor Timor, Habibie kami anggap tidak hanya melanggar Tap MPR, tapi juga Undang-Undang Dasar 45,” tambah Khofifah.

Benarkah peluang Habibie terancam? Marwah Daud Ibrahim, salah satu Ketua DPP Golkar yang disebut-sebut masuk dalam kelompok pendukung Habibie, tegas membantah. “Kalau saya yang Anda tanya, jawabnya tidak,” kata Marwah. Ia melihat berbagai indikasi yang disebut melemahkan dukungan terhadap pencalonan Habibie tidak sepenuhnya benar. “Munculnya Marzuki Darusman sebagai Ketua FKP MPR, menurut saya, malah positif. Itu menunjukkan di dalam tubuh Golkar tidak ada kubu-kubuan,” kata Marwah. Lebih jauh, Marwah masih tetap yakin dukungan untuk Habibie masih kuat.

Akbar Tanjung memilih bersikap realistis. “Yang jelas, dukungan suara yang kami miliki tidak cukup signifikan untuk mengegolkan Habibie, tanpa dukungan dari partai-partai lain,” tutur Akbar diplomatis. Saat ini, menurut Akbar, dari Utusan Daerah, dari 135 kursi, Golkar mendapat 50 suara. “Tapi, dari Poros Tengah, itu sulit. Mereka masih solid mendukung Gus Dur. Dari TNI? Itu juga sulit, karena ada ganjalan soal Timtim,” tambah Akbar.

Golkar merencanakan akan melakukan evaluasi soal peluang Habibie dalam rapat pimpinan. “Pelaksanaannya dalam waktu dekat, sebelum 14 Oktober,” kata Akbar. Akankah Golkar menganulir pencalonan Habibie? “Kami hanya akan melaporkan perkembangan situasi. Setelah itu, terserah Pak Habibie,” sambung Akbar, sekali lagi, diplomatis.

Muchlis Ainurrafik, Ruba’I Kadir, Rika Condessy, Julie Indahrini, Yuyuk Andriati Iskak, Yessi Maryam.