Simbol Laskar Jihad dan strategi perjuangan mereka mengundang protes. Apa dan siapakah mereka?
BIASANYA, ratusan pria berjenggot dan bergamis hilir mudik di sekitar sini,” tutur Kartono, seorang warga di Jalan Kaliurang km 15 Degolan, Yogyakarta. Mereka umumnya sopan dan bertetangga dengan baik. Sekitar 300 meter dari rumah Kartono terdapat sebuah bangunan dengan pekarangan cukup luas. Di atas pintunya terbentang sebuah spanduk bertuliskan, “Posko Pusat Mobilisasi Jihad”.
Sudah lebih seminggu kantor Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah (DPP FK-ASWJ), yang sekaligus jadi Markas Laskar Jihad, itu ditinggal penghuninya. “Semua laki-laki di sini ikut latihan gabungan di Bogor, Mas,” tutur Abdul Fatah, salah seorang pimpinan laskar yang menjaga posko.
Bangunan posko itu sesungguhnya sederhana. Di atas lantai hanya terhampar karpet biru tipis lusuh. Di sudutnya terdapat satu unit komputer lengkap dengan printer dan mesin faksimile. Di pojok lain bertumpuk sejumlah kardus. “Itu pakaian yang rencananya akan kami kirim ke Ambon,” sambung Abdul Fatah. Di sebelah kiri posko terdapat bangunan khusus untuk perempuan. Di situlah para istri anggota dan para tamu perempuan diterima. Komunikasi kaum lelaki dan perempuan dibatasi pintu. Pesawat telepon pun diparalel.
Beberapa meter di sudut lain, terdapat sebuah masjid dengan nama Usman bin Affan. Di masjid itulah Jafar Umar Thalib -Panglima Laskar Jihad, sekaligus Pimpinan FK-ASWJ- memimpin pesantren Ihyaussunnah. Tidak ada lagi bangunan lain.
Meski terlihat sederhana, keberadaan mereka menyentak langit kesadaran keagamaan dan kebangsaan di Tanah Air dalam dua pekan terakhir. Parade yang dipentaskan Laskar Jihad di Ibu Kota, bahkan sempat langsung masuk ke Istana, tak pelak memicu perang urat saraf. Akhir pekan lalu, ketegangan itu memang akhirnya mereda. Hal tersebut diawali penyerahan sekitar 480 bilah senjata kepada aparat, dan sekitar 3.000 anggota laskar akhirnya bersedia menghentikan latihan gabungan, meninggalkan kawasan Tanah Sareal Bogor.
Namun, berbagai tudingan miring tak pelak muncul. “Mereka itu orang-orang bayaran,” tuding Ali Machsan Moesa, Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. “Mereka membawa-bawa paham ahlussunnah wal jamaah, padahal tidak relevan. Dalam hal strategi juga lemah,” timpal Ketua PBNU K.H. Hasyim Muzadi. “Saya yakin ini semua manuver politik. Pasti ada sponsor di belakangnya,” tambah Ali Machsan. Siapa sponsor dimaksud, Ali Machsan enggan menyebut. “Yang jelas, ada hubungannya dengan elite-elite politik yang tak sepakat dengan Gus Dur,” tandas Ali.
Penggunaan simbol ahlussunnah wal jamaah pun diprotes keras. “Yang jelas, NU tidak setuju dengan penggunaan kata-kata “ahlussunnah wal jamaah” untuk sikap-sikap keras seperti mereka. Silakan klaim sendiri, tidak usah membawa-bawa nama ahlussunnah wal jamaah,” tegas K.H. Hasyim Muzadi. Paham ahlussunnah wal jamaah adalah metode pemahaman keagamaan yang menekankan moderasi. “Garis perjuangannya lebih menekankan persuasi, bukan mengembangkan sikap-sikap keras seperti mereka,” tandas Hasyim. Karena itu, Hasyim mengecam penggunaan simbol tersebut. “Tindakan itu jelas tidak relevan,” tegas Hasyim.
Laskar Jihad juga lemah dalam soal strategi. “Agitasi-agitasi soal Ambon di luar Ambon justru hanya akan menciptakan Ambon-Ambon baru,” tutur Hasyim. Hasyim menyebut contoh kerusuhan Mataram. “Apa yang terjadi? Masyarakat akhirnya bentrok sendiri. Akibatnya, ekonomi lumpuh, rakyat menganggur, dan sebagian besar mereka justru kaum muslim,” tandas Hasyim. “Gerakan-gerakan itu memang membawa nama Islam. Tapi, karena salah strategi, malah merusak umat Islam.” Kabarnya, lewat Menteri Agama Tolchah Hasan, sejumlah negara di Timur Tengah berkeberatan dengan simbol-simbol Arab yang digunakan Laskar Jihad.
Siapakah Jafar Umar Thalib dan laskar yang dipimpinnya? Menarik dicermati. Watak militan dan persinggungan Jafar dengan politik rupanya sudah mendarah daging. Lahir di Malang, 29 Desember 1961, Umar Thalib adalah anak seorang keturunan Yaman. Kakek Jafar datang ke Indonesia dan menikah dengan putri seorang lurah di Sumenep. Pendidikan formal Jafar hanya selesai sampai tingkat Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri Malang. Itu pun tidak tamat. Jafar lalu nyantri di Pesantren Persatuan Islam (Persis) Bangil (1983-1985). Lepas dari Persis, Jafar melanjutkan ke Lembaga Islam dan Bahasa Arab (LIPIA) Jakarta, hanya satu setengah tahun. Dari LIPIA, Jafar menimba ilmu ke Pakistan, di Maududi Institute. Di lembaga itu Jafar hanya bertahan setahun. Selama dua-tiga tahun berikutnya, ia bergabung dengan Mujahidin Afghanistan untuk melawan Rusia.
Kembali ke Indonesia pada 1989, Jafar langsung bergabung membina pesantren Al-Irsyad di Tengaran, Salatiga. Ia kemudian tersingkir dari Al-Irsyad. Lima tahun kemudian, 1994, Jafar membangun pesantrennya sendiri, Pesantren Ihyaussunnah, di Desa Degolan, di wilayah Kabupatan Sleman, Yogyakarta.
Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal jamaah baru muncul 1998, masa ketika pergolakan politik nasional berlangsung keras. “Pertama-tama hanya untuk mengurus pengajian dan tablig akbar,” tutur Jafar. Tapi, kegiatan yang disebut Jafar, dalam konteks pergolakan politik di tahun 1998, jelas perlu digarisbawahi. “Waktu itu, kita tampil untuk menanggapi berbagai praktik premanisme politik yang melakukan tekanan terhadap pemerintahan B.J. Habibie,” sambung Jafar. Dalam kasus serangan balik terhadap A.M. Saefuddin, yang sempat mendapat tekanan keras dari basis pendukung Megawati, terutama di Bali, massa Jafar pulalah yang tampil lantang membela A.M. Saefuddin.
Ikhwal inilah yang lalu menjadi sorotan tajam. Laskar Jihad, setelah dikaitkan dengan nama-nama seperti Hariman Siregar dan Eggy Sudjana, lalu dituding menjadi kaki tangan mantan rezim B.J. Habibie. Benarkah? “Kami tidak berpolitik. Kami independen. Kami mendukung B.J. Habibie bukan sebagai pribadi. Yang kami lawan adalah koalisi anti-Islam. Lagi pula, tidak seorang pun dari kami yang terkait barang serambut dengan ICMI,” tegas Jafar.
Dana pengerahan Laskar Jihad yang mencapai sekitar Rp 700 juta, lanjut Jafar, juga tidak secuil pun yang berasal dari Habibie, apalagi keluarga Cendana. “Kami haram mengambil sumbangan dari mereka yang bermasalah. Itu berarti kami harus masuk ke kandang macan,” sambung Jafar. Dari mana dana sebesar itu diperoleh, Jafar menyebut sejumlah donatur pribadi dari Timur Tengah. Sumbangan besar juga diperoleh dari Kongres Aktivis Ahlul-Quran Wal-Sunnah di New Jersey, yang berlangsung pada 6-8 April lalu. “Bantuan juga datang dari umat Islam di Malaysia dan Singapura,” tambah Jafar.
Latar dari seluruh bangunan militansi yang diusung Jafar ternyata satu: analisisnya bahwa seluruh proses reformasi berujung pada proses de-Islam-isasi. “Dari kasus pembantaian para kiai di Banyuwangi, berbagai kerusuhan di Ambon, Sambas, hingga tampilnya pemerintahan Presiden Gus Dur sesungguhnya adalah proses panjang de-Islam-isasi di Tanah Air,” tegas Jafar. “Itulah yang membangkitkan amarah kami. Kami semata-mata harus tampil membela Islam,” tandas Jafar. Malah, dibanding rezim Orde Baru, Jafar melihat proses de-Islam-isasi yang berlangsung pada era reformasi ini cenderung lebih kasar.
Terhadap berbagai serangan yang menuding kelompoknya telah menyalah-gunakan istilah ahlussunnah waljamaah, Jafar hanya tersenyum. “Mestinya warga NU tidak perlu tersinggung,” tutur Jafar tenang. Istilah itu bisa berbeda isi dan pengertian. “Tergantung siapa yang menafsirkan,” katanya. Di mata Jafar, NU mengambil paham itu dari sisi akidah (teologi) Asyariyah, dari sisi mazhab fikih Syafii dan dari sisi tarikat/tasawufnya. “Paham ahlussunnah wal jamaah yang kami ikuti sesuai ajaran dan sunah Nabi. Itu saja. Waljamaah itu artinya sunah Nabi berdasarkan penafsiran Al-Jamaah: para sahabat Nabi yang empat orang (Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali),” tandas Jafar menambahkan.
Termasuk dalam sunah Nabi itu adalah pakaian gamis. “Ya, memang beginilah cara Nabi berpakaian,” sambung Jafar. Jafar beristrikan empat orang. Satu di antaranya telah dicerai. “Kami meneladani semua perilaku Rasulullah. Meneladani berarti mencintai,” tandas Jafar. Jafar mengaku pengikutnya saat ini sekitar 50-70.000 orang. Di Pulau Jawa saja sudah berdiri 21 kantor DPW (Dewan Perwakilan Wilayah) FK-ASWJ. Di luar Jawa, aktivis FK-ASWJ ini sudah menyebar di Medan, Padang, Lampung, Jambi, Riau, Batam, Kalimantan Selatan, Kaltim, Sulsel, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.
Setuju atau tidak, Laskar Jihad telah membuka lembaran baru peta politik Islam di Tanah Air. Dan, akhir pekan lalu, setelah selama sepekan pasukan Jafar latihan di Desa Kayumanis, Tanah Sareal, Bogor -bahkan diprotes keras Aliansi Jurnalis Indonesia karena sikap arogansinya- mereka meninggalkan desa itu dengan manis: menyerahkan senjata serta bersama penduduk membersihkan selokan, membuat sumur musala, dan memberi pelayanan pengobatan cuma-cuma. Damai dan selamat. Mestinya, itulah Islam.
Muchlis Ainurrafik, Bondan Prasodjo (Yogyakarta), Fendri Jaswir (Pekan Baru), dan Munawar Kasan (Surabaya)
Dimuat Majalah GAMMA, Nomor: 09-2 - 25-04-2000
Kamis, 17 Juli 2008
Rhoma Irama: Assalamu'alaikum, Saya Numpang Jihad
Tabloid Paron No. 21, 28 September 1996
Raden Haji Oma Irama, lebih dikenal sebagai Rhoma Irama, membuktikan dirinya tetap seorang "raja". Rhoma adalah "Satria Bergitar" yang –menurut William H. Frederick, sosiolog dari Universitas Ohio, Amerika Serikat– mampu menggoyang sekitar 15 juta penggemarnya di tanah air. Ketika terjun menjadi juru kampanye PPP pada 1977, partai berlambang Ka’bah –ketika itu– menyabet 26,70% suara di DKI, mengungguli Golkar. Sekali lagi Rhoma menyemarakkan Partai bintang pada Pemilu 1982.
Setelah itu, Rhoma, kelahiran Tasikmalaya, 11 Desember 1947, seperti surut dari hingar-bingar panggung politik. Ia memilih netral: "tak di mana-mana, tapi di mana-mana" –meminjam istilah da’i kondang Zainuddin MZ, sahabat Rhoma. Sikap itu diambilnya setelah ia mengalami pencekalan: Rhoma dan Soneta (grup musiknya) tak boleh tampil di TVRI. Ketika itu TVRI masih satu-satunya stasiun televisi di Indonesia.
Tapi, surutnya Rhoma di panggung politik tak menyurutkan langkahnya di panggung hiburan. Pentas musiknya tetap dibanjiri penggemar. Musik Soneta sendiri ia proklamirkan sebagai "voice of moslem". Film-filmnya masuk box office.
Rhoma kembali membuat berita ketika tiba-tiba namanya tercantum dalam nomor jadi calon legislatif (caleg) Golkar untuk wilayah DKI. Keputusan ini tentu saja mengejutkan. Orang pun bertanya-tanya.
Kepada Mursidi Hartono, Muchlis Ainurrafik, Aris Mohpian Pumuka, Yani Winarni, dan fotografer Kushindarto dari Paron, Rhoma menjawab semua gunjingan itu. Suaranya pelan, kutipan ayat-ayat Alqur'an meluncur dengan fasih di sela-sela jawabannya. Sebuah tasbih kecil tak lepas dari tangannya. Wawancara berlangsung dua kali, Senin dan Selasa pekan lalu, di studionya di kawasan Depok, Jawa Barat. Petikannya:
Apa yang melatarbelakangi Anda terjun ke dunia politik?
Sebetulnya politik itu salah satu fitrah manusia. Manusia itu makhluk politik. Yang membuat saya interes pada politik, katakanlah keberpihakan saya pada PPP dulu, karena motif agama.
Maksudnya?
Islam itu, sebagaimana firman Allah, alyauma akmaltu lakum dinakum (hari ini telah Aku sempurnakan agamamu). Jadi, Islam itu agama yang sempurna. Dan politik adalah bagian dari ke-kaaffah-an kita dalam beragama. Soal besar-kecilnya kegiatan politik saya, ya itu tergantung situasi dan kondisi.
Panggilan agama itukah yang dulu membuat Anda menjadi juru kampanye PPP?
Saya melihat, dulu, di sana (PPP) ada asas Islam. Islam berjuang. Saat itu saya merasa wajib hukumnya mendukung PPP. Islam itu kan luas, di dalamnya terkait demokrasi, Pancasila, dan lainnya. Itulah motivasi saya ke PPP. Tapi, saya tak perlu merasa "masuk" ke dalam partai. Kini pun saya tidak merasa "keluar" dari PPP. Saya kan tidak pernah menjadi fungsionaris partai, tidak menjadi anggota PPP. Istilahnya, saya di sana hanya numpang jihad.
Tapi, gara-gara aktif di PPP ruang gerak Anda jadi dibatasi?
Saya out, keluar, karena saya tidak punya motivasi lagi. Itu hampir sepuluh tahun.
Mengapa?
Saya ingin mengambil bagian dalam pengembangan ukhuwah Islamiyah, tanpa harus membawa simbol sebuah partai. Kondisi ukhuwah Islamiyah saat itu sangat parah. Bahkan ada kecenderungan saling mengkafirkan. Ada semacam gap antara umat Islam PPP dan Islam Golkar. Nah, setelah asas tunggal, Golkar mengajak saya untuk masuk. Itu pada tahun 1987.
Tanggapan Anda atas ajakan Golkar?
Waktu itu saya jawab, "Perkenankanlah saya berdiri netral agar dapat menjadi mediator bagi umat Islam." Gap yang terjadi pada 1982 kan masih terasa. Saya melihat perlu ada orang-orang netral yang menjembatani keduanya, untuk membangun kesatuan dan persatuan nasional. Persatuan dan kesatuan nasional mutlak memerlukan ukhuwah Islamiyah, karena Islam menjadi mayoritas dari bangsa ini.
Lalu, alasan Anda menerima tawaran Golkar sekarang ini?
Sekarang ini tidak ada lagi partai Islam. Dan saya melihat komitmen keislaman Golkar sangat baik dibanding dulu. Saat ini Golkar cukup kondusif menciptakan kehidupan keagamaan, terutama bagi perkembangan Islam. Ini dirasakan umat.
Siapa yang menawari Anda masuk Golkar?
Seorang perwira tinggi ABRI. Masih aktif (ketika Paron menyodorkan dua nama perwira tinggi ABRI, seorang mayor jenderal dan seorang jenderal yang dikenal akrab dengan Rhoma, ia cuma tersenyum). Beliau menelepon langsung, dan bilang, "Apakah Anda bersedia mengoptimalkan, memaksimalkan, dan mengamalkan potensi yang ada pada Anda untuk bangsa dan negara?"
Kabarnya Anda kenal dekat dengan "beliau"?
Ya, saya kenal baik. Sebelum ini, saya dan "beliau" sudah sering dialog.
Menurut Anda, mengapa Golkar menawari Anda menjadi calegnya?
Pertanyaan itu bukan untuk saya. Saya hanya bisa meraba-raba. Tapi, itu tidak etis saya ungkapkan. Seharusnya merekalah yang menjelaskan. Kalau saya juga yang menjawab, itu onani, dong.
Anda hanya perlu waktu 45 menit untuk mengatakan "ya". Begitu cepat?
Tidak secepat itu. Enam tahun saya mempertimbangkan tawaran mereka. Waktu 45 menit itu hanya untuk mengatakan "oke".
Ketika Anda memutuskan untuk gabung dengan Golkar, apakah ada tanggapan dari orang-orang PPP?
Saya tidak perlu tanggapan mereka, dan memang mereka tidak ada yang menaggapinya. Mereka tahu motivasi saya berada di PPP. Saya katakan sejak awal, "Assalamu’alaikum, saya numpang jihad di sini." Motivasi saya hanya satu: amar ma’ruf nahi munkar, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selain itu, juga karena tidak ada sesuatu pun yang saya minta dari PPP. Saya tidak dibayar, tidak diberi jabatan, bahkan saya harus membayar.
Oh, begitu ya….
Saya kampanye biaya sendiri, dan besar itu….
Sebagai mantan sahabat PPP, Anda tak menghubungi mereka ketika mengambil keputusan menerima tawaran Golkar?
Mana ada mantan sahabat. Sahabat itu dunia-akhirat. Dan PPP itu teman saya dunia-akhirat, kalau komitmen mereka juga dunia-akhirat, yaitu izzul Islam wal Muslimin. Artinya, kalau orang berbicara soal Islam, tentu komitmennya sama. Yang berbeda kan pilihan taktik dan strateginya. Tapi, jangan karena pilihan ini kita menjadi terkotak-kotak. Makanya saya tidak ingin membuat polemik dengan teman-teman PPP. Dan bagi saya, tidak ada istilah lawan politik. Yang ada, mitra politik.
PPP mengklaim membawa aspirasi umat Islam, demikian juga Golkar. Tapi, kenapa yang Anda pilih Golkar?
Saya memang melihat hal itu di PPP. Tapi, kesempatan yang dimiliki tidak sebesar Golkar. Saya nilai, PPP kurang efektif.
Anda mengatakan Golkar lebih kondusif menciptakan suasana keagamaan. Contohnya?
Dulu, di berbagai instansi Pemerintah, jangankan ada orang yang membawa sajadah dan salat, mengucapkan salam saja sudah dicurigai…. Ini orang PPP, nih…. Orang lalu takut mengucapkan salam, takut salat, takut naik haji. Setelah Pak Harto pergi haji, kehidupan agama begitu semarak. Di elit penguasa, di tiga jalur Golkar, kita lihat sekarang komitmen agama ini begitu kental. Di bulan Ramadan, tidak ada pejabat yang tidak mengadakan tarawih, tidak ada juga pejabat yang tidak mempunyai majelis taklim.
Itu yang Anda sebut sebagai sistem kondusif?
Kalau itu dilakukan secara serempak dari rakyat kecil sampai Presiden, saya rasa tulus. Kegiatan-kegiatan itu bukan lagi dipandang sebagai kewajiban, tapi mereka begitu asyik menikmati kehidupan beragama tersebut. Ini adalah suatu hidayah, bukan rekayasa. Mana bisa hidayah direkayasa.
PPP menang di DKI ketika Anda menjadi juru kampanye pada 1977. Kabarnya Golkar kini merekrut Anda karena ingin meraih suara mayoritas di DKI?
Kalau saya sih positive thinking saja. Kalau ada yang berpikir begitu, ya saya bersyukur. Karena kata Nabi, khairunnas anfa’uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau saya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, why not? Saya tahu, itu memang salah satu alasan Golkar menarik saya. Bagi Golkar sendiri, buat apa menarik orang yang tidak potensial.
Anda yakin bisa memenangkan Golkar seperti Anda memenangkan PPP dulu?
Keyakinan dan optimisme itu mutlak menjadi pakaian kita. Kalau nggak yakin menang di Jakarta, ngapain.
Dalam kampanye 1977, Anda pernah mengatakan, orang Islam yang tidak mendukung partai Islam atau perjuangan Islam karena takut kehilangan kedudukan, itu munafik. Anda ingat?
Ya, orang Islam yang tidak ingin Islam maju, itu munafik. Tapi, setelah asas tunggal, sekarang ini kan tidak ada partai Islam. Dalam kampanye 1977 itu saya menggunakan ayat la yattakhidz al-mu’minin al-kafirin awliya’a min dunil mu’minin. Jangan seorang mukmin itu mengambil orang kafir untuk menjadi pemimpin.
Kalau ayat yang akan Anda bawa untuk kampanye 1997?
(Tertawa) Ya, barangkali wa’tashimu bihablillah jami’a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali ajaran Allah, dan janganlah bercerai-berai.
Anda pernah dicekal tampil di TVRI. Bagaimana ceritanya?
Ya, memang. Tak ada surat resmi pencekalan, tapi saya merasakan. Dari tahun 1977 sampai 1982, saya memang pendukung PPP. Itu konsekuensi logis dalam perjuangan. Saya merasa pengorbanan itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Pencekalan itu terlalu ringan. Dan yang membuat saya bahagia, karena motivasi dan komitmen saya untuk Islam tidak pernah berubah. Saya tetap mantap, tidak ragu-ragu.
Waktu pecah "Peristiwa Priok 1984", Anda sempat ditahan di Kodam Jaya. Anda memang punya hubungan dengan peristiwa itu?
Gimana, ya. Dibilang ditahan nggak, tapi nggak ditahan kok nggak pulang selama 42 hari. Cuma tidak masuk dalam sel. Saya ditempatkan dalam satu ruang, diberi tempat tidur. Saya cuma dimintai keterangan.
Keterangan apa saja?
Saya ditanya tentang keterlibatan saya dalam peristiwa itu. Tapi, ya tidak ada apa-adanya karena saya memang tidak tahu-menahu. "Peristiwa Priok" itu, menurut saya, merupakan spontanitas, tidak direncanakan, tidak ada planning. Pada saat kejadian, saya sedang syuting film Pengabdian di Pasuruan (Jawa Timur). Jangankan saya, Salim Kadar, teman Amir Biki, yang ada di Jakarta pun tidak tahu.
Salim saat itu tanya kepada Amir Biki. "Ada apa ini?" Amir Biki jawab, "Lihat saja nanti." Jadi Salim sendiri yang berada di lokasi (Tanjung Priok) tidak ngerti. Itu memang benar-benar spontanitas Amir Biki.
Jadi?
Waktu itu saya sekadar dimintai keterangan, karena saya memang dekat sekali dengan Amir Biki.
Sejak kapan Anda kenal Amir Biki?
Kami sama-sama di PPP….
Lengkingan mandolin dan hentakan ketipun dari studio menembus ruang kerja Rhoma. Sore itu sebenarnya Rhoma sudah ditunggu anak buahnya di Soneta Group untuk latihan persiapan pentasnya di Malaysia. Rhoma datang ke studionya dengan mobil Cherokee warna biru tua yang dikemudikan sendiri. Begitu turun, seluruh personel berdiri menyambutnya, mengucapkan salam "Assalamu’alaikum", dan mencium tangannya.
Rhoma seperti kiai di awak Soneta. Tak hanya anak band, tapi juga karyawan dan para tamu memanggilnya dengan sebutan "Pak Haji". Setidaknya, sepuluh di antara 14 anggota Soneta ia biayai naik haji. Aroma Islam memang sangat kental melingkupi markas Soneta. Bukan saja seluruh dindingnya dicat warna hijau dan tempelan kaligrafi di mana-mana. Setiap personil juga biasa saling mengingatkan, "Sudah salat atau belum?"
Sementara salam Islam bersahutan, di halaman belakang studio ada sepasang kijang sedang merumput. Di belakangnya lagi, ada bangunan tempat menyimpan peralatan pentas. Setiap ada undangan manggung, Rhoma selalu membawa peralatan sendiri, mulai dari lighting, sound system, dan keperluan artistik panggung. "Jumlahnya mencapai tujuh truk," kata Haji Usman, pemain keyboard Soneta.
Kalau Anda sudah di DPR, bagaimana masa depan Soneta?
Tetap. Bahkan akan lebih saya intensifkan. Karena Soneta itu power Rhoma Irama. Selama ini saya banyak waktu luang. Dari pagi sampai pukul satu siang, misalnya, saya free. Biasanya saya pakai untuk membaca. Jadi aktivitas saya nanti di DPR tidak akan mengambil waktu saya bermain musik dan aktivitas dakwah.
Apa tidak lucu, anggota DPR naik panggung, pegang gitar, dan berdangdut-ria?
Saya tetap seorang musisi, bukan politisi. Musik itulah senjata saya untuk membangun bangsa ini. Lewat musik saya berjuang. Jangan sampai orang yang duduk dalam legislator tidak sesuai dengan bidangnya. Makanya, di DPR nanti saya akan masuk ke komisi yang membawahi masalah budaya, jangan masuk bidang luar negeri, misalnya. Jadi, the right man on the right place. Kalau kita duduk di bidang yang tidak dikuasai, namanya badut politik.
Anda sudah punya konsep dan program yang akan disampaikan kalau duduk di DPR nanti?
Belum sampai sanalah. Tapi, mungkin saya akan mengajak untuk mengantisipasi ancaman globalisasi, baik dalam bidang aqidah maupun budaya.
Bagaimana Anda melihat ancaman globalisasi bagi musik kita?
Oh, sangat dahsyat. Banyak sekali muatan budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Budaya kita, sesuai dengan Pancasila, kan harus bernilai ketuhanan, kemanusiaan, dan sebagainya. Kalau tidak mempunyai nilai-nilai seperti itu kan berarti bertentangan. Contohnya, Hong Sui. Itu kan kita kecolongan. Hong Sui kan pandangan Cina yang menurut ajaran Islam khurafat takhayul.
Berapa Anda dibayar untuk sekali pentas?
Kalau bayaran relatif. Yang jelas, biaya operasionalnya saja paling sedikit Rp50 juta. Jadi, bayarannya tentu di atas angka itu.
Apakah personel Soneta Anda wajibkan masuk Golkar?
Dengan sendirinya demikian. Karena hakikatnya, kami adalah satu, Rhoma adalah Soneta, Soneta adalah Rhoma. Jadi, dalam segala hal kami seiring-sejalan, sekata.
Bagaimana bila ada satu yang memilih lain?
Tidak. Tidak ada. Ini sudah komitmen bersama. Saya katakan pada mereka, selama saya berada di jalan Allah, patuhlah. Dan bila saya menyimpang dari jalan Allah, tegurlah.
Anda menempatkan diri sebagai "imam" di Soneta?
Ya, selagi saya berada di jalan Allah.
Anda menganggap masuknya Anda ke DPR sebagai jalan Allah?
Ya, sesuai dengan niat saya.
Dalam kampanye-kampanye nanti Soneta juga dilibatkan?
Jelas, karena Soneta adalah senjata saya. Soneta adalah power saya dan Soneta adalah pakaian kebesaran saya. Jadi, kalau saya jadi legislator, bukan berarti saya akan meninggalkan atau mengecilkan peran Soneta. Soneta akan saya jadikan benteng dari budaya-budaya asing. Soneta harus bisa mengikuti perkembangan musik dunia, sehingga mampu bersaing dengan grup-grup musik luar.
Musik Soneta kan juga mengambil unsur asing. Ada warna rock dan hentakan perkusi India, misalnya?
Kalau saya mengambil unsur rock, misalnya, itu semata strategi, agar musik dangdut tetap bisa kompetitif dengan musik lain. Seperti juga tentang masalah lighting, sound system, dan penataan artistik panggung.
Lalu apa bedanya antara musik Anda dengan musik yang Anda kritik sebagai meniru?
Saya tidak meniru, tapi meramu, sehingga tercipta sesuatu yang baru. Saya tidak merasa rendah untuk bersaing dengan Michael Jakcson, Mick Jagger, misalnya. We are not western, we are not India, we are not something different. Kita sebagai bangsa akan punya kebanggaan bahwa musik dangdut tidak kalah dengan musik-musik yang lain. Sebagai legislator, saya akan menjadikan Soneta sebagai salah satu langkah antisipatif bagi kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia.
Soneta adalah alat dakwah Anda. Bagaimana bentuk dakwah politik Anda nanti?
Selama ini saya melakukan dakwah lewat jalur informal, lewat musik. Dengan menjadi anggota DPR, saya akan mendapatkan jalur formalnya. Itu berarti semakin mengokohkan kegiatan dakwah, sehingga konstitusional.
Jalur informal itu tidak konstitusional?
Jalur informal sudah saya lakukan. Tapi, dengan jalur formal, saya harapkan bisa lebih mantap. Bukan mengganti jalur informal dengan jalur formal, tapi menambahkan.
Selama 10 tahun tekhir, Anda memposisikan diri sebagai orang netral. Sekarang orang mungkin akan berpersepsi Rhoma is Golkar. Sudah Anda pikirkan?
Ini yang akan saya buktikan bahwa saya bisa melakukan itu. Saya akan buktikan. Itu tantangan, bagaimana saya harus dapat meyakinkan umat, bahwa keberadaan saya di PPP, di Golkar, adalah sama. Amar ma’ruf nahi munkar. PPP atau Golkar itu hanya sarana.
Bagaimana jika ada penggemar Anda yang tidak rela Anda masuk salah satu partai politik?
Selama dia belum mengetahui niat saya yang sebenarnya, hal itu bisa saya maklumi. Tapi, bila mereka sudah tahu niat saya, saya yakin tidak akan ada masalah. Insya Allah mereka dapat menerima, dan itu semua saya lakukan juga demi mereka.
Dalam dunia politik, "Tidak ada kawan atau lawan sejati. Yang ada adalah kepentingan sejati." Anda tampaknya memahami benar artinya?
Makanya, tidak perlu ada buruk sangka dengan umat yang ada di PPP atau PDI. Kalau niat sama, tidak ada masalah. Kita satu. Dan ini yang ingin saya buktikan. Rhoma tidak berubah. Rhoma tidak akan mengkotak-kotakkan umat. Saya tidak punya vested interest.
Dalam pentas kampanye nanti, Anda akan memakai atribut Golkar atau atribut Islam seperti selama ini?
I am a Moslem.
Studio Anda yang bercat hijau ini juga tidak akan diganti warna kuning?
Nggak usah begitu. Yang penting kan amaliahnya.
Raden Haji Oma Irama, lebih dikenal sebagai Rhoma Irama, membuktikan dirinya tetap seorang "raja". Rhoma adalah "Satria Bergitar" yang –menurut William H. Frederick, sosiolog dari Universitas Ohio, Amerika Serikat– mampu menggoyang sekitar 15 juta penggemarnya di tanah air. Ketika terjun menjadi juru kampanye PPP pada 1977, partai berlambang Ka’bah –ketika itu– menyabet 26,70% suara di DKI, mengungguli Golkar. Sekali lagi Rhoma menyemarakkan Partai bintang pada Pemilu 1982.
Setelah itu, Rhoma, kelahiran Tasikmalaya, 11 Desember 1947, seperti surut dari hingar-bingar panggung politik. Ia memilih netral: "tak di mana-mana, tapi di mana-mana" –meminjam istilah da’i kondang Zainuddin MZ, sahabat Rhoma. Sikap itu diambilnya setelah ia mengalami pencekalan: Rhoma dan Soneta (grup musiknya) tak boleh tampil di TVRI. Ketika itu TVRI masih satu-satunya stasiun televisi di Indonesia.
Tapi, surutnya Rhoma di panggung politik tak menyurutkan langkahnya di panggung hiburan. Pentas musiknya tetap dibanjiri penggemar. Musik Soneta sendiri ia proklamirkan sebagai "voice of moslem". Film-filmnya masuk box office.
Rhoma kembali membuat berita ketika tiba-tiba namanya tercantum dalam nomor jadi calon legislatif (caleg) Golkar untuk wilayah DKI. Keputusan ini tentu saja mengejutkan. Orang pun bertanya-tanya.
Kepada Mursidi Hartono, Muchlis Ainurrafik, Aris Mohpian Pumuka, Yani Winarni, dan fotografer Kushindarto dari Paron, Rhoma menjawab semua gunjingan itu. Suaranya pelan, kutipan ayat-ayat Alqur'an meluncur dengan fasih di sela-sela jawabannya. Sebuah tasbih kecil tak lepas dari tangannya. Wawancara berlangsung dua kali, Senin dan Selasa pekan lalu, di studionya di kawasan Depok, Jawa Barat. Petikannya:
Apa yang melatarbelakangi Anda terjun ke dunia politik?
Sebetulnya politik itu salah satu fitrah manusia. Manusia itu makhluk politik. Yang membuat saya interes pada politik, katakanlah keberpihakan saya pada PPP dulu, karena motif agama.
Maksudnya?
Islam itu, sebagaimana firman Allah, alyauma akmaltu lakum dinakum (hari ini telah Aku sempurnakan agamamu). Jadi, Islam itu agama yang sempurna. Dan politik adalah bagian dari ke-kaaffah-an kita dalam beragama. Soal besar-kecilnya kegiatan politik saya, ya itu tergantung situasi dan kondisi.
Panggilan agama itukah yang dulu membuat Anda menjadi juru kampanye PPP?
Saya melihat, dulu, di sana (PPP) ada asas Islam. Islam berjuang. Saat itu saya merasa wajib hukumnya mendukung PPP. Islam itu kan luas, di dalamnya terkait demokrasi, Pancasila, dan lainnya. Itulah motivasi saya ke PPP. Tapi, saya tak perlu merasa "masuk" ke dalam partai. Kini pun saya tidak merasa "keluar" dari PPP. Saya kan tidak pernah menjadi fungsionaris partai, tidak menjadi anggota PPP. Istilahnya, saya di sana hanya numpang jihad.
Tapi, gara-gara aktif di PPP ruang gerak Anda jadi dibatasi?
Saya out, keluar, karena saya tidak punya motivasi lagi. Itu hampir sepuluh tahun.
Mengapa?
Saya ingin mengambil bagian dalam pengembangan ukhuwah Islamiyah, tanpa harus membawa simbol sebuah partai. Kondisi ukhuwah Islamiyah saat itu sangat parah. Bahkan ada kecenderungan saling mengkafirkan. Ada semacam gap antara umat Islam PPP dan Islam Golkar. Nah, setelah asas tunggal, Golkar mengajak saya untuk masuk. Itu pada tahun 1987.
Tanggapan Anda atas ajakan Golkar?
Waktu itu saya jawab, "Perkenankanlah saya berdiri netral agar dapat menjadi mediator bagi umat Islam." Gap yang terjadi pada 1982 kan masih terasa. Saya melihat perlu ada orang-orang netral yang menjembatani keduanya, untuk membangun kesatuan dan persatuan nasional. Persatuan dan kesatuan nasional mutlak memerlukan ukhuwah Islamiyah, karena Islam menjadi mayoritas dari bangsa ini.
Lalu, alasan Anda menerima tawaran Golkar sekarang ini?
Sekarang ini tidak ada lagi partai Islam. Dan saya melihat komitmen keislaman Golkar sangat baik dibanding dulu. Saat ini Golkar cukup kondusif menciptakan kehidupan keagamaan, terutama bagi perkembangan Islam. Ini dirasakan umat.
Siapa yang menawari Anda masuk Golkar?
Seorang perwira tinggi ABRI. Masih aktif (ketika Paron menyodorkan dua nama perwira tinggi ABRI, seorang mayor jenderal dan seorang jenderal yang dikenal akrab dengan Rhoma, ia cuma tersenyum). Beliau menelepon langsung, dan bilang, "Apakah Anda bersedia mengoptimalkan, memaksimalkan, dan mengamalkan potensi yang ada pada Anda untuk bangsa dan negara?"
Kabarnya Anda kenal dekat dengan "beliau"?
Ya, saya kenal baik. Sebelum ini, saya dan "beliau" sudah sering dialog.
Menurut Anda, mengapa Golkar menawari Anda menjadi calegnya?
Pertanyaan itu bukan untuk saya. Saya hanya bisa meraba-raba. Tapi, itu tidak etis saya ungkapkan. Seharusnya merekalah yang menjelaskan. Kalau saya juga yang menjawab, itu onani, dong.
Anda hanya perlu waktu 45 menit untuk mengatakan "ya". Begitu cepat?
Tidak secepat itu. Enam tahun saya mempertimbangkan tawaran mereka. Waktu 45 menit itu hanya untuk mengatakan "oke".
Ketika Anda memutuskan untuk gabung dengan Golkar, apakah ada tanggapan dari orang-orang PPP?
Saya tidak perlu tanggapan mereka, dan memang mereka tidak ada yang menaggapinya. Mereka tahu motivasi saya berada di PPP. Saya katakan sejak awal, "Assalamu’alaikum, saya numpang jihad di sini." Motivasi saya hanya satu: amar ma’ruf nahi munkar, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selain itu, juga karena tidak ada sesuatu pun yang saya minta dari PPP. Saya tidak dibayar, tidak diberi jabatan, bahkan saya harus membayar.
Oh, begitu ya….
Saya kampanye biaya sendiri, dan besar itu….
Sebagai mantan sahabat PPP, Anda tak menghubungi mereka ketika mengambil keputusan menerima tawaran Golkar?
Mana ada mantan sahabat. Sahabat itu dunia-akhirat. Dan PPP itu teman saya dunia-akhirat, kalau komitmen mereka juga dunia-akhirat, yaitu izzul Islam wal Muslimin. Artinya, kalau orang berbicara soal Islam, tentu komitmennya sama. Yang berbeda kan pilihan taktik dan strateginya. Tapi, jangan karena pilihan ini kita menjadi terkotak-kotak. Makanya saya tidak ingin membuat polemik dengan teman-teman PPP. Dan bagi saya, tidak ada istilah lawan politik. Yang ada, mitra politik.
PPP mengklaim membawa aspirasi umat Islam, demikian juga Golkar. Tapi, kenapa yang Anda pilih Golkar?
Saya memang melihat hal itu di PPP. Tapi, kesempatan yang dimiliki tidak sebesar Golkar. Saya nilai, PPP kurang efektif.
Anda mengatakan Golkar lebih kondusif menciptakan suasana keagamaan. Contohnya?
Dulu, di berbagai instansi Pemerintah, jangankan ada orang yang membawa sajadah dan salat, mengucapkan salam saja sudah dicurigai…. Ini orang PPP, nih…. Orang lalu takut mengucapkan salam, takut salat, takut naik haji. Setelah Pak Harto pergi haji, kehidupan agama begitu semarak. Di elit penguasa, di tiga jalur Golkar, kita lihat sekarang komitmen agama ini begitu kental. Di bulan Ramadan, tidak ada pejabat yang tidak mengadakan tarawih, tidak ada juga pejabat yang tidak mempunyai majelis taklim.
Itu yang Anda sebut sebagai sistem kondusif?
Kalau itu dilakukan secara serempak dari rakyat kecil sampai Presiden, saya rasa tulus. Kegiatan-kegiatan itu bukan lagi dipandang sebagai kewajiban, tapi mereka begitu asyik menikmati kehidupan beragama tersebut. Ini adalah suatu hidayah, bukan rekayasa. Mana bisa hidayah direkayasa.
PPP menang di DKI ketika Anda menjadi juru kampanye pada 1977. Kabarnya Golkar kini merekrut Anda karena ingin meraih suara mayoritas di DKI?
Kalau saya sih positive thinking saja. Kalau ada yang berpikir begitu, ya saya bersyukur. Karena kata Nabi, khairunnas anfa’uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau saya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, why not? Saya tahu, itu memang salah satu alasan Golkar menarik saya. Bagi Golkar sendiri, buat apa menarik orang yang tidak potensial.
Anda yakin bisa memenangkan Golkar seperti Anda memenangkan PPP dulu?
Keyakinan dan optimisme itu mutlak menjadi pakaian kita. Kalau nggak yakin menang di Jakarta, ngapain.
Dalam kampanye 1977, Anda pernah mengatakan, orang Islam yang tidak mendukung partai Islam atau perjuangan Islam karena takut kehilangan kedudukan, itu munafik. Anda ingat?
Ya, orang Islam yang tidak ingin Islam maju, itu munafik. Tapi, setelah asas tunggal, sekarang ini kan tidak ada partai Islam. Dalam kampanye 1977 itu saya menggunakan ayat la yattakhidz al-mu’minin al-kafirin awliya’a min dunil mu’minin. Jangan seorang mukmin itu mengambil orang kafir untuk menjadi pemimpin.
Kalau ayat yang akan Anda bawa untuk kampanye 1997?
(Tertawa) Ya, barangkali wa’tashimu bihablillah jami’a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali ajaran Allah, dan janganlah bercerai-berai.
Anda pernah dicekal tampil di TVRI. Bagaimana ceritanya?
Ya, memang. Tak ada surat resmi pencekalan, tapi saya merasakan. Dari tahun 1977 sampai 1982, saya memang pendukung PPP. Itu konsekuensi logis dalam perjuangan. Saya merasa pengorbanan itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Pencekalan itu terlalu ringan. Dan yang membuat saya bahagia, karena motivasi dan komitmen saya untuk Islam tidak pernah berubah. Saya tetap mantap, tidak ragu-ragu.
Waktu pecah "Peristiwa Priok 1984", Anda sempat ditahan di Kodam Jaya. Anda memang punya hubungan dengan peristiwa itu?
Gimana, ya. Dibilang ditahan nggak, tapi nggak ditahan kok nggak pulang selama 42 hari. Cuma tidak masuk dalam sel. Saya ditempatkan dalam satu ruang, diberi tempat tidur. Saya cuma dimintai keterangan.
Keterangan apa saja?
Saya ditanya tentang keterlibatan saya dalam peristiwa itu. Tapi, ya tidak ada apa-adanya karena saya memang tidak tahu-menahu. "Peristiwa Priok" itu, menurut saya, merupakan spontanitas, tidak direncanakan, tidak ada planning. Pada saat kejadian, saya sedang syuting film Pengabdian di Pasuruan (Jawa Timur). Jangankan saya, Salim Kadar, teman Amir Biki, yang ada di Jakarta pun tidak tahu.
Salim saat itu tanya kepada Amir Biki. "Ada apa ini?" Amir Biki jawab, "Lihat saja nanti." Jadi Salim sendiri yang berada di lokasi (Tanjung Priok) tidak ngerti. Itu memang benar-benar spontanitas Amir Biki.
Jadi?
Waktu itu saya sekadar dimintai keterangan, karena saya memang dekat sekali dengan Amir Biki.
Sejak kapan Anda kenal Amir Biki?
Kami sama-sama di PPP….
Lengkingan mandolin dan hentakan ketipun dari studio menembus ruang kerja Rhoma. Sore itu sebenarnya Rhoma sudah ditunggu anak buahnya di Soneta Group untuk latihan persiapan pentasnya di Malaysia. Rhoma datang ke studionya dengan mobil Cherokee warna biru tua yang dikemudikan sendiri. Begitu turun, seluruh personel berdiri menyambutnya, mengucapkan salam "Assalamu’alaikum", dan mencium tangannya.
Rhoma seperti kiai di awak Soneta. Tak hanya anak band, tapi juga karyawan dan para tamu memanggilnya dengan sebutan "Pak Haji". Setidaknya, sepuluh di antara 14 anggota Soneta ia biayai naik haji. Aroma Islam memang sangat kental melingkupi markas Soneta. Bukan saja seluruh dindingnya dicat warna hijau dan tempelan kaligrafi di mana-mana. Setiap personil juga biasa saling mengingatkan, "Sudah salat atau belum?"
Sementara salam Islam bersahutan, di halaman belakang studio ada sepasang kijang sedang merumput. Di belakangnya lagi, ada bangunan tempat menyimpan peralatan pentas. Setiap ada undangan manggung, Rhoma selalu membawa peralatan sendiri, mulai dari lighting, sound system, dan keperluan artistik panggung. "Jumlahnya mencapai tujuh truk," kata Haji Usman, pemain keyboard Soneta.
Kalau Anda sudah di DPR, bagaimana masa depan Soneta?
Tetap. Bahkan akan lebih saya intensifkan. Karena Soneta itu power Rhoma Irama. Selama ini saya banyak waktu luang. Dari pagi sampai pukul satu siang, misalnya, saya free. Biasanya saya pakai untuk membaca. Jadi aktivitas saya nanti di DPR tidak akan mengambil waktu saya bermain musik dan aktivitas dakwah.
Apa tidak lucu, anggota DPR naik panggung, pegang gitar, dan berdangdut-ria?
Saya tetap seorang musisi, bukan politisi. Musik itulah senjata saya untuk membangun bangsa ini. Lewat musik saya berjuang. Jangan sampai orang yang duduk dalam legislator tidak sesuai dengan bidangnya. Makanya, di DPR nanti saya akan masuk ke komisi yang membawahi masalah budaya, jangan masuk bidang luar negeri, misalnya. Jadi, the right man on the right place. Kalau kita duduk di bidang yang tidak dikuasai, namanya badut politik.
Anda sudah punya konsep dan program yang akan disampaikan kalau duduk di DPR nanti?
Belum sampai sanalah. Tapi, mungkin saya akan mengajak untuk mengantisipasi ancaman globalisasi, baik dalam bidang aqidah maupun budaya.
Bagaimana Anda melihat ancaman globalisasi bagi musik kita?
Oh, sangat dahsyat. Banyak sekali muatan budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Budaya kita, sesuai dengan Pancasila, kan harus bernilai ketuhanan, kemanusiaan, dan sebagainya. Kalau tidak mempunyai nilai-nilai seperti itu kan berarti bertentangan. Contohnya, Hong Sui. Itu kan kita kecolongan. Hong Sui kan pandangan Cina yang menurut ajaran Islam khurafat takhayul.
Berapa Anda dibayar untuk sekali pentas?
Kalau bayaran relatif. Yang jelas, biaya operasionalnya saja paling sedikit Rp50 juta. Jadi, bayarannya tentu di atas angka itu.
Apakah personel Soneta Anda wajibkan masuk Golkar?
Dengan sendirinya demikian. Karena hakikatnya, kami adalah satu, Rhoma adalah Soneta, Soneta adalah Rhoma. Jadi, dalam segala hal kami seiring-sejalan, sekata.
Bagaimana bila ada satu yang memilih lain?
Tidak. Tidak ada. Ini sudah komitmen bersama. Saya katakan pada mereka, selama saya berada di jalan Allah, patuhlah. Dan bila saya menyimpang dari jalan Allah, tegurlah.
Anda menempatkan diri sebagai "imam" di Soneta?
Ya, selagi saya berada di jalan Allah.
Anda menganggap masuknya Anda ke DPR sebagai jalan Allah?
Ya, sesuai dengan niat saya.
Dalam kampanye-kampanye nanti Soneta juga dilibatkan?
Jelas, karena Soneta adalah senjata saya. Soneta adalah power saya dan Soneta adalah pakaian kebesaran saya. Jadi, kalau saya jadi legislator, bukan berarti saya akan meninggalkan atau mengecilkan peran Soneta. Soneta akan saya jadikan benteng dari budaya-budaya asing. Soneta harus bisa mengikuti perkembangan musik dunia, sehingga mampu bersaing dengan grup-grup musik luar.
Musik Soneta kan juga mengambil unsur asing. Ada warna rock dan hentakan perkusi India, misalnya?
Kalau saya mengambil unsur rock, misalnya, itu semata strategi, agar musik dangdut tetap bisa kompetitif dengan musik lain. Seperti juga tentang masalah lighting, sound system, dan penataan artistik panggung.
Lalu apa bedanya antara musik Anda dengan musik yang Anda kritik sebagai meniru?
Saya tidak meniru, tapi meramu, sehingga tercipta sesuatu yang baru. Saya tidak merasa rendah untuk bersaing dengan Michael Jakcson, Mick Jagger, misalnya. We are not western, we are not India, we are not something different. Kita sebagai bangsa akan punya kebanggaan bahwa musik dangdut tidak kalah dengan musik-musik yang lain. Sebagai legislator, saya akan menjadikan Soneta sebagai salah satu langkah antisipatif bagi kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia.
Soneta adalah alat dakwah Anda. Bagaimana bentuk dakwah politik Anda nanti?
Selama ini saya melakukan dakwah lewat jalur informal, lewat musik. Dengan menjadi anggota DPR, saya akan mendapatkan jalur formalnya. Itu berarti semakin mengokohkan kegiatan dakwah, sehingga konstitusional.
Jalur informal itu tidak konstitusional?
Jalur informal sudah saya lakukan. Tapi, dengan jalur formal, saya harapkan bisa lebih mantap. Bukan mengganti jalur informal dengan jalur formal, tapi menambahkan.
Selama 10 tahun tekhir, Anda memposisikan diri sebagai orang netral. Sekarang orang mungkin akan berpersepsi Rhoma is Golkar. Sudah Anda pikirkan?
Ini yang akan saya buktikan bahwa saya bisa melakukan itu. Saya akan buktikan. Itu tantangan, bagaimana saya harus dapat meyakinkan umat, bahwa keberadaan saya di PPP, di Golkar, adalah sama. Amar ma’ruf nahi munkar. PPP atau Golkar itu hanya sarana.
Bagaimana jika ada penggemar Anda yang tidak rela Anda masuk salah satu partai politik?
Selama dia belum mengetahui niat saya yang sebenarnya, hal itu bisa saya maklumi. Tapi, bila mereka sudah tahu niat saya, saya yakin tidak akan ada masalah. Insya Allah mereka dapat menerima, dan itu semua saya lakukan juga demi mereka.
Dalam dunia politik, "Tidak ada kawan atau lawan sejati. Yang ada adalah kepentingan sejati." Anda tampaknya memahami benar artinya?
Makanya, tidak perlu ada buruk sangka dengan umat yang ada di PPP atau PDI. Kalau niat sama, tidak ada masalah. Kita satu. Dan ini yang ingin saya buktikan. Rhoma tidak berubah. Rhoma tidak akan mengkotak-kotakkan umat. Saya tidak punya vested interest.
Dalam pentas kampanye nanti, Anda akan memakai atribut Golkar atau atribut Islam seperti selama ini?
I am a Moslem.
Studio Anda yang bercat hijau ini juga tidak akan diganti warna kuning?
Nggak usah begitu. Yang penting kan amaliahnya.
Diplomasi Milisi yang Terjepit
Majalah GAMMA
Nomor: 40-1 - 28-11-99
Diplomasi Milisi yang Terjepit
Pejuang milisi prointegrasi Timtim kian terjepit. Mereka melihat masih ada
peluang di jalur perjuangan diplomasi.
HERMENIO da Silva da Costa, 50 tahun, sambil menunduk-nunduk tampak tergesa-gesa meninggalkan lobi Hotel Kristal, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wajahnya sedikit pucat. Ia baru saja bercakap serius dengan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Gilard. "Amerika ancam bom Jakarta dan Timor. Demi nyawa rakyat, kami istirahat sejenak," ujarnya sembari merentangkan kedua tangannya. Tergores kekesalan di wajah pencetus dan deklarator milisi alias Pasukan Pejuang Timor Timur (PPTT) ini.
Ancaman Amerika Serikat tampaknya membuat Hermenio kecut. Ia mendiskusikan masalah itu dengan Panglima PPTT, Joao Tavares dan Ketua Front Persatuan Bangsa, Domingos das Dores Soares. Akhirnya, Senin pekan lalu, palu diketok: bubarkan milisi alias Pasukan Pejuang Timor Timur. Tidak ada upacara khusus. Hanya, 53.000 anggota milisi dari berbagai kesatuan dipaksa mengumpulkan dan menyerahkan senjata kepada polisi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tamatkah riwayat milisi prointegrasi? Hermenio membantah. "Kami lihat situasi," kilahnya. Menurut Hermenio, menyerang Timtim saat ini bukan pilihan taktis. Soalnya, Timtim saat ini dikuasai oleh pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Menyerang pasukan PBB sama dengan menyerang Amerika. Itu kami hitung serius," katanya. Maka, konsentrasi kekuatan kini difokuskan untuk membantu pengungsi dan melakukan lobi diplomatik.
Hermenio mengaku telah melakukan lobi dengan Dubes Amerika Serikat untuk mendiskusikan konsep jalur penyangga ala Lebanon. Dalam konsep ini, wilayah Dili dan Aileu terus ke pantai selatan diduduki pasukan perdamaian PBB. Sementara, sektor timur didiami kubu prokemerdekaan. Sektor barat untuk kubu prointegrasi. "Targetnya, agar jangan terjadi bentrok antarkedua kubu, selama masa transisi tiga tahun ke depan," katanya, menandaskan.
Basilio Diaz de Araujo, Deputi Penerangan Front Persatuan Bangsa, menilai konsep jalur penyangga sebagai alternatif yang baik. "Tapi, konsep itu masih akan didiskusikan dalam Kongres Front Persatuan Bangsa, awal Desember," tutur master ilmu politik lulusan Manchester Metropolitan University, Inggris. Basilio juga menawarkan usul lain.
"Misalnya, Pemerintah Indonesia memukimkan warga prointegrasi di sebuah wilayah dengan status provinsi," katanya.
Pembubaran milisi tampaknya tak sekadar gertakan Amerika, seperti dituturkan Hermenio. Di Atambua, kaum milisi sudah nyaris kehilangan simpati. Peristiwa Sabtu dua pekan lalu di Biara Nenuk adalah contoh aksi yang mengundang antipati. Dalam peristiwa itu, para pejuang milisi melepaskan tembakan secara membabi buta ke udara, dan merampas sejumlah kendaraan bermotor.
Dalam insiden itu, kaum milisi bermaksud menyapu keberadaan kubu prokemerdekaan yang mendapat perlindungan di Biara Nenuk. "Padahal, menampung pengungsi adalah tugas kemanusiaan. Bukan soal politik, bukan soal pro ini atau itu," gerutu Pastor Paroki Nenuk, Piter Bataona. Para pastor dan suster pun berunjuk rasa ke Pemda Belu. Mereka menuntut pembubaran milisi.
Pemda Belu sendiri tampaknya tak tahan dengan berbagai ulah kaum milisi dan pengungsi Timtim lain. Warga Belu, meskipun sesama etnik Timor-Tetum, pun sudah lama memendam rasa kesal atas kehadiran para pengungsi. Rasa kesal itu terpicu oleh aksi pembakaran 17 rumah warga di Oeboa oleh kaum milisi. Juga aksi Pedro da Solva Baros, anggota Mahidi, Ainaro, yang seenaknya membunuh pemuda setempat.
Di Timor Tengah Utara, NTT, warga juga mengajukan protes keras gara-gara milisi merekrut 100 pemuda setempat. Di Noelbaki, Kupang, warga bahkan sudah memberi batas waktu pemda setempat untuk segera memulangkan para pengungsi Timtim, dalam tempo 168 jam. "Mereka bersenjata dan seenaknya menembak kiri-kanan, atau potong tanaman atau pohon tanpa izin pemiliknya. Jadi, pulangkan saja mereka," sergah Achmad, warga Noelbaki, di depan Gubernur NTT, Piet A. Tallo.
Eurico Gutteres, komandan pejuang prointegrasi, meminta warga NTT tidak menganggap buruk keberadaan kaum milisi dan para pengungsi Timtim. Itu semua ulah orang per orang, katanya. Untuk itu, "Saya minta aparat supaya tangkap dan hukum saja siapa pun yang mengaku sebagai pejuang integrasi tapi bikin ulah," kata Gutteres, menegaskan.
Muchlis Ainurrafik, dan J. Bosko Blikololong (Atambua)
Nomor: 40-1 - 28-11-99
Diplomasi Milisi yang Terjepit
Pejuang milisi prointegrasi Timtim kian terjepit. Mereka melihat masih ada
peluang di jalur perjuangan diplomasi.
HERMENIO da Silva da Costa, 50 tahun, sambil menunduk-nunduk tampak tergesa-gesa meninggalkan lobi Hotel Kristal, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wajahnya sedikit pucat. Ia baru saja bercakap serius dengan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Gilard. "Amerika ancam bom Jakarta dan Timor. Demi nyawa rakyat, kami istirahat sejenak," ujarnya sembari merentangkan kedua tangannya. Tergores kekesalan di wajah pencetus dan deklarator milisi alias Pasukan Pejuang Timor Timur (PPTT) ini.
Ancaman Amerika Serikat tampaknya membuat Hermenio kecut. Ia mendiskusikan masalah itu dengan Panglima PPTT, Joao Tavares dan Ketua Front Persatuan Bangsa, Domingos das Dores Soares. Akhirnya, Senin pekan lalu, palu diketok: bubarkan milisi alias Pasukan Pejuang Timor Timur. Tidak ada upacara khusus. Hanya, 53.000 anggota milisi dari berbagai kesatuan dipaksa mengumpulkan dan menyerahkan senjata kepada polisi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tamatkah riwayat milisi prointegrasi? Hermenio membantah. "Kami lihat situasi," kilahnya. Menurut Hermenio, menyerang Timtim saat ini bukan pilihan taktis. Soalnya, Timtim saat ini dikuasai oleh pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Menyerang pasukan PBB sama dengan menyerang Amerika. Itu kami hitung serius," katanya. Maka, konsentrasi kekuatan kini difokuskan untuk membantu pengungsi dan melakukan lobi diplomatik.
Hermenio mengaku telah melakukan lobi dengan Dubes Amerika Serikat untuk mendiskusikan konsep jalur penyangga ala Lebanon. Dalam konsep ini, wilayah Dili dan Aileu terus ke pantai selatan diduduki pasukan perdamaian PBB. Sementara, sektor timur didiami kubu prokemerdekaan. Sektor barat untuk kubu prointegrasi. "Targetnya, agar jangan terjadi bentrok antarkedua kubu, selama masa transisi tiga tahun ke depan," katanya, menandaskan.
Basilio Diaz de Araujo, Deputi Penerangan Front Persatuan Bangsa, menilai konsep jalur penyangga sebagai alternatif yang baik. "Tapi, konsep itu masih akan didiskusikan dalam Kongres Front Persatuan Bangsa, awal Desember," tutur master ilmu politik lulusan Manchester Metropolitan University, Inggris. Basilio juga menawarkan usul lain.
"Misalnya, Pemerintah Indonesia memukimkan warga prointegrasi di sebuah wilayah dengan status provinsi," katanya.
Pembubaran milisi tampaknya tak sekadar gertakan Amerika, seperti dituturkan Hermenio. Di Atambua, kaum milisi sudah nyaris kehilangan simpati. Peristiwa Sabtu dua pekan lalu di Biara Nenuk adalah contoh aksi yang mengundang antipati. Dalam peristiwa itu, para pejuang milisi melepaskan tembakan secara membabi buta ke udara, dan merampas sejumlah kendaraan bermotor.
Dalam insiden itu, kaum milisi bermaksud menyapu keberadaan kubu prokemerdekaan yang mendapat perlindungan di Biara Nenuk. "Padahal, menampung pengungsi adalah tugas kemanusiaan. Bukan soal politik, bukan soal pro ini atau itu," gerutu Pastor Paroki Nenuk, Piter Bataona. Para pastor dan suster pun berunjuk rasa ke Pemda Belu. Mereka menuntut pembubaran milisi.
Pemda Belu sendiri tampaknya tak tahan dengan berbagai ulah kaum milisi dan pengungsi Timtim lain. Warga Belu, meskipun sesama etnik Timor-Tetum, pun sudah lama memendam rasa kesal atas kehadiran para pengungsi. Rasa kesal itu terpicu oleh aksi pembakaran 17 rumah warga di Oeboa oleh kaum milisi. Juga aksi Pedro da Solva Baros, anggota Mahidi, Ainaro, yang seenaknya membunuh pemuda setempat.
Di Timor Tengah Utara, NTT, warga juga mengajukan protes keras gara-gara milisi merekrut 100 pemuda setempat. Di Noelbaki, Kupang, warga bahkan sudah memberi batas waktu pemda setempat untuk segera memulangkan para pengungsi Timtim, dalam tempo 168 jam. "Mereka bersenjata dan seenaknya menembak kiri-kanan, atau potong tanaman atau pohon tanpa izin pemiliknya. Jadi, pulangkan saja mereka," sergah Achmad, warga Noelbaki, di depan Gubernur NTT, Piet A. Tallo.
Eurico Gutteres, komandan pejuang prointegrasi, meminta warga NTT tidak menganggap buruk keberadaan kaum milisi dan para pengungsi Timtim. Itu semua ulah orang per orang, katanya. Untuk itu, "Saya minta aparat supaya tangkap dan hukum saja siapa pun yang mengaku sebagai pejuang integrasi tapi bikin ulah," kata Gutteres, menegaskan.
Muchlis Ainurrafik, dan J. Bosko Blikololong (Atambua)
Kok, Bikin Repot Terus
Majalah GAMMA
Edisi Cetak: Halaman 30 No. 5 Tahun II, 22-28 Maret 2000
Freeport
Kok, Bikin Repot Terus
Gus Dur sedang membangun landasan baru bagi penyelesaian kasus PT Freeport
Indonesia. Ditunggu langkah baru.
"GITU saja kok repot". Ungkapan khas Presiden Gus Dur ini tampaknya tidak berlaku untuk soal Freeport. Gus Dur, misalnya, terpaksa harus mengangkat mantan Menlu Amerika Serikat, Henry Kissinger yang notabene juga Komisaris PT Freeport Indonesia - menjadi salah seorang penasihat presiden, akhir Februari lalu.
Pekan lalu, Gus Dur terpaksa pula meminta pertolongan dari Profesor Widjojo Nitisastro, arsitek ekonomi Orde Baru, untuk memimpin sebuah dewan ekonomi baru, dengan tugas khusus menangani masalah penyelesaian investasi asing, terutama soal kontroversi penutupan Indorayon dan peninjauan ulang kontrak karya Freeport. Sejumlah ekonom dan konglomerat kabarnya bakal bergabung dalam tim Widjojo ini. Sri Mulyani, dari Fakultas Ekonomi UI dan raja tekstil Sunjoto Tanudjaja, bos Grup Great River, termasuk yana ada dalam daftar tim Widjojo ini.
Orang pun tersentak betapa serius soal nasib investasi asing di Tanah Air,
terutama menyangkut Indorayon dan Freeport. Rekomendasi Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk menutup Indorayon kabarnya menjadi tekanan berat bagi Tim Ekonomi Kabinet Gus Dur. Di level publik pun, pengangkatan Kissinger tadi telah memicu berbagai reaksi dan kritik tajam.
Soalnya, pernyataan Kissinger pun dinilai menekan pemerintah. Indonesia, kata Kissinger harus menghormati kontrak karya PT Freeport. Alasannya, hal itu menyangkut kepentingan Indonesia jika tetap menginginkan modal asing masuk. Memang, Kissinger juga mengingatkan PT Freeport untuk terbuka dan memberi perhatian khusus terhadap apa yang diinginkan pemerintah Indonesia.
Ketua MPR Amien Rais menilai Kissinger sedang menakut-nakuti. Malah, Emmy Hafild dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai pernyataan Kissinger telah melanggar demokrasi dan hak asasi manusia yang justru diagung-agungkan Kissinger. "Lagi pula kontrak karya itu tidak legitimate di mata rakyat Indonesia, karena dibuat oleh Soeharto dan di dalam suasana sistem dan mekanisme ketatanegaraan yang salah." tegas Emmy Hafild dari Walhi.
Kontrak karya Freeport, menurut Emmy juga tidak dibuat berdasarkan keterlibatan rakyat setempat dengan cara-cara yang benar. Bahkan, Papua saja belum menjadi bagian dari Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat itu, seperti Undang-undang (UUD) 1945, UU Pokok Pertambangan, UU Modal Asing, dan UU Pokok Agraria 1960 yang menjadi landasan hukum kontrak karya, tidak berlaku untuk Papua.
Kontrak karya itu juga dibuat dalam posisi antara Freeport dan pemerintah, yang tidak sama. Yaitu, ketika kontrak karya kedua disusun, Freeport sudah tahu persis deposit emas di Grassberg, sementara pemerintah Indonesia tidak mengetahui atau berpura-pura tidak tahu tentang deposit emas tunggal terbesar di dunia ini. Masalah lingkungan hidup juga tidak disebut secara terperinci dalam klausul kontrak. Kesalahan yang sangat serius adalah tidak adanya klausul,tentang rehabilitasi Mine Closure (penutupan bekas pertambangan), termasuk jaminan ketersediaan dananya. "Padahal, dua hal ini sudah menjadi standar operasi pertambangan di seluruh dunia," tegas Emmy.
Dua langkah di atas ternyata belum cukup. Di samping membentuk sebuah tim pencari fakta untuk kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan PT Feeport, Gus juga berupaya menetralisasi tekanan publik, terutama dari rakyat Papua. Gus Dur akhirnya mengusulkan Tom Beanal Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme, yang dikenal sangat vokal dan keras melawan keberadaan PT Freeport sebagai salah satu komisaris.
Atas pengangkatan itu, Tom Beanal tampaknya gembira. "Rencana pengangkatan saya ini sudah ada sejak dua tahun lalu. Hanya, dulu aparat keamanan tidak menghendaki," tutur Tom Beanal. "Kita juga bersyukur, rencana kita mengajak Pak Tom menjadi Komisaris PT FI akhirnya juga terkabul," timpal Mindo Pangaribuan, Staf Hubungan Masyarakat PT Freeport Indonesia.
Sebab landasan baru bagi penyelesaian konflik PT Freeport dengan rakyat Papua sedang dibangun. "Soal kontrak karya atau lainnya bisa kita bicarakan. Yang penting kita sudah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi," tegas Tom Beanal***
Muchlis Ainurrafik, Ruba'I Kodir dan Dance Bleskodit (Papua)
Edisi Cetak: Halaman 30 No. 5 Tahun II, 22-28 Maret 2000
Freeport
Kok, Bikin Repot Terus
Gus Dur sedang membangun landasan baru bagi penyelesaian kasus PT Freeport
Indonesia. Ditunggu langkah baru.
"GITU saja kok repot". Ungkapan khas Presiden Gus Dur ini tampaknya tidak berlaku untuk soal Freeport. Gus Dur, misalnya, terpaksa harus mengangkat mantan Menlu Amerika Serikat, Henry Kissinger yang notabene juga Komisaris PT Freeport Indonesia - menjadi salah seorang penasihat presiden, akhir Februari lalu.
Pekan lalu, Gus Dur terpaksa pula meminta pertolongan dari Profesor Widjojo Nitisastro, arsitek ekonomi Orde Baru, untuk memimpin sebuah dewan ekonomi baru, dengan tugas khusus menangani masalah penyelesaian investasi asing, terutama soal kontroversi penutupan Indorayon dan peninjauan ulang kontrak karya Freeport. Sejumlah ekonom dan konglomerat kabarnya bakal bergabung dalam tim Widjojo ini. Sri Mulyani, dari Fakultas Ekonomi UI dan raja tekstil Sunjoto Tanudjaja, bos Grup Great River, termasuk yana ada dalam daftar tim Widjojo ini.
Orang pun tersentak betapa serius soal nasib investasi asing di Tanah Air,
terutama menyangkut Indorayon dan Freeport. Rekomendasi Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk menutup Indorayon kabarnya menjadi tekanan berat bagi Tim Ekonomi Kabinet Gus Dur. Di level publik pun, pengangkatan Kissinger tadi telah memicu berbagai reaksi dan kritik tajam.
Soalnya, pernyataan Kissinger pun dinilai menekan pemerintah. Indonesia, kata Kissinger harus menghormati kontrak karya PT Freeport. Alasannya, hal itu menyangkut kepentingan Indonesia jika tetap menginginkan modal asing masuk. Memang, Kissinger juga mengingatkan PT Freeport untuk terbuka dan memberi perhatian khusus terhadap apa yang diinginkan pemerintah Indonesia.
Ketua MPR Amien Rais menilai Kissinger sedang menakut-nakuti. Malah, Emmy Hafild dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai pernyataan Kissinger telah melanggar demokrasi dan hak asasi manusia yang justru diagung-agungkan Kissinger. "Lagi pula kontrak karya itu tidak legitimate di mata rakyat Indonesia, karena dibuat oleh Soeharto dan di dalam suasana sistem dan mekanisme ketatanegaraan yang salah." tegas Emmy Hafild dari Walhi.
Kontrak karya Freeport, menurut Emmy juga tidak dibuat berdasarkan keterlibatan rakyat setempat dengan cara-cara yang benar. Bahkan, Papua saja belum menjadi bagian dari Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat itu, seperti Undang-undang (UUD) 1945, UU Pokok Pertambangan, UU Modal Asing, dan UU Pokok Agraria 1960 yang menjadi landasan hukum kontrak karya, tidak berlaku untuk Papua.
Kontrak karya itu juga dibuat dalam posisi antara Freeport dan pemerintah, yang tidak sama. Yaitu, ketika kontrak karya kedua disusun, Freeport sudah tahu persis deposit emas di Grassberg, sementara pemerintah Indonesia tidak mengetahui atau berpura-pura tidak tahu tentang deposit emas tunggal terbesar di dunia ini. Masalah lingkungan hidup juga tidak disebut secara terperinci dalam klausul kontrak. Kesalahan yang sangat serius adalah tidak adanya klausul,tentang rehabilitasi Mine Closure (penutupan bekas pertambangan), termasuk jaminan ketersediaan dananya. "Padahal, dua hal ini sudah menjadi standar operasi pertambangan di seluruh dunia," tegas Emmy.
Dua langkah di atas ternyata belum cukup. Di samping membentuk sebuah tim pencari fakta untuk kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan PT Feeport, Gus juga berupaya menetralisasi tekanan publik, terutama dari rakyat Papua. Gus Dur akhirnya mengusulkan Tom Beanal Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme, yang dikenal sangat vokal dan keras melawan keberadaan PT Freeport sebagai salah satu komisaris.
Atas pengangkatan itu, Tom Beanal tampaknya gembira. "Rencana pengangkatan saya ini sudah ada sejak dua tahun lalu. Hanya, dulu aparat keamanan tidak menghendaki," tutur Tom Beanal. "Kita juga bersyukur, rencana kita mengajak Pak Tom menjadi Komisaris PT FI akhirnya juga terkabul," timpal Mindo Pangaribuan, Staf Hubungan Masyarakat PT Freeport Indonesia.
Sebab landasan baru bagi penyelesaian konflik PT Freeport dengan rakyat Papua sedang dibangun. "Soal kontrak karya atau lainnya bisa kita bicarakan. Yang penting kita sudah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi," tegas Tom Beanal***
Muchlis Ainurrafik, Ruba'I Kodir dan Dance Bleskodit (Papua)
Menunggu Keajaiban Perang Badar
Majalah GAMMA
Nomor: 11-3 - 8-05-2001
Menunggu Keajaiban Perang Badar
Memorandum II akhirnya jatuh pada Senin lalu. Setelah kompromi politik dan tekanan massa gagal, tinggal keajaiban yang mampu mempertahankan posisi presiden.
EFFENDI Choirie memang gigih. Meski Ketua Sidang Soetardjo Surjoguritno sudah mulai membaca agenda rapat, Wakil Sekretaris Fraksi PKB ini tetap menginterupsi. Dan, panjang pula. Pendi, panggilan akrab pria asal Gresik ini, menyoal begitu ketatnya pengamanan yang dilakukan aparat terhadap prosesi Sidang Paripurna DPR pada Senin lalu. "Ini sudah tidak proporsional. Saya menuntut klarifikasi," teriaknya berkali-kali.
Rangkaian interupsi anggota dewan lain, yang menganggap soal yang diinterupsi Pendi tidak relevan, berkali-kali tak dihiraukannya. "Tolong hargai pendapat saya. Itu namanya demokrasi. Bahwa Anda sekalian berpendapat lain, silakan," ujarnya lagi, masih dalam nada berteriak. Saking ngotot-nya, mantan wartawan yang juga memimpin bagian hubungan masyarakat Partai Kebangkitan Bangsa ini sampai beberapa kali memukul meja. Lalu, sambil mengangkat mike, ia kembali berteriak sambil berdiri, "Ini ada apa? Saya minta klarifikasi dari pimpinan."
Meski sudah tampil berapi-api dan ngotot, Pendi bak menepuk angin. Dari mulut Soetardjo Surjoguritno bahkan tak keluar sepatah kata pun menanggapi interupsinya. Dan, nasib interupsi Effendi Choirie lalu melengkapi nasib tragis langkah panjang Presiden Abdurrahman Wahid dan barisan pendukungnya untuk menahan jatuhnya Memorandum II pada Sidang Paripurna DPR-RI, Senin lalu.
Akhirnya, tujuh fraksi menyatakan mendukung pemberian memorandum II bagi presiden. Hanya dua fraksi menolak, dan satu fraksi abstain. Total suaranya, dari 457 anggota yang hadir pada saat voting berlangsung, 363 anggota mendukung Memo II, 52 menolak, dan 42 abstain. Ketujuh fraksi yang mendukung Memo II adalah Fraksi PDI Perjuangan (128 suara), Fraksi Partai Golkar (115 suara), Fraksi Partai Pembangunan (50 suara), Fraksi Reformasi (40 suara), Fraksi Partai Bulan Bintang (13 suara), Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (8 suara), Fraksi Partai Daulah Ummat (8 suara), dan Husein Naro (nonfraksi, 1 suara).
Yang menolak pemberian memorandum, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (48 suara), didukung Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (4 suara). Sisanya, 42 suara abstain. Mereka yang abstain terdiri atas 38 suara dari Fraksi TNI/Polri, 1 suara dari Fraksi PDI Perjuangan, 1 suara dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, 1 suara dari Fraksi Persatuan Daulah Ummat, dan 1 suara lagi dari Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa.
Dan Memorandum II bagi Presiden akhirnya dilayangkan pada Selasa lalu. Pada Memorandum Kedua ini, DPR memberi tiga pernyataan kepada presiden. Pertama, DPR menganggap Presiden Abdurrahman Wahid tidak sungguh-sungguh mengindahkan Memorandum Pertama. Kedua, DPR mengeluarkan Memorandum Kedua, karena menganggap presiden telah sungguh-sungguh melanggar Garis-Garis Besar Haluan Negara, khususnya melanggar Sumpah Jabatan (sesuai Pasal 7 Ayat 3, Tap. MPR No. III/1978), dan melanggar Tap. MPR No. XI/1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari KKN. Ketiga, DPR masih memberikan waktu sebulan kepada presiden untuk mengindahkan Memorandum Kedua ini.
Maka, banyak pihak menilai, peluang presiden untuk tetap bertahan praktis habis. Memorandum II, menurut banyak pengamat politik, menunjukkan legitimasi politik kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid sudah terjun bebas. "Satu-satunya jalan yang terhormat bagi presiden adalah mengundurkan diri," tegas Riswanda Imawan, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada. Pengamat politik Andi Mallarangeng pun berpendapat sama. "Satu-satunya exit strategy atau jalan keluar yang elegan bagi Gus Dur adalah mengundurkan diri dari jabatan presiden," tandas Andi Mallarangeng.
Sayang Gus Dur bukan Riswanda atau Andi Mallarangeng. Presiden berkali-kali, dalam berbagai kesempatan, menegaskan dirinya tidak mau mundur. Malah, menurut sebuah sumber GAMMA, dalam pertemuan terakhir, presiden dengan para pendukungnya di Jalan Irian, beberapa hari lalu, presiden tegas tidak mau mundur. "Di pertemuan itu, presiden malah bilang, apa pun yang terjadi, bahkan walaupun bangsa ini berdarah-darah, dia tidak akan mundur," sambung sumber tersebut.
Tampaknya, presiden tidak akan menyerah begitu saja. "Saya justru melihat dalam satu bulan ini presiden akan mencoba lebih intensif untuk berusaha mempertahankan diri, dengan cara apa pun," tutur Wakil Sekjen PAN Alvin Lie. Sejumlah langkah dan skenario tengah disiapkan. Dari yang paling moderat melalui jalur kompromi, hingga kembali melakukan mobilisasi massa dan tindakan memecah dukungan TNI/Polri.
Kunci dari langkah kompromi ini adalah usaha kembali mengambil hati Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Menteri Pertahanan Mohamad Mahfud M.D., tegas menyebut peluang satu-satunya bagi presiden untuk bertahan adalah mempertemukan kembali Gus Dur dengan Megawati. "Bagi saya, ini adalah satu isyarat bahwa ada peluang untuk dilakukan semacam pembicaraan-pembicaraan untuk memperbaiki bersama antara presiden dan Mbak Mega. Mudah-mudahan peluang ini bisa dimanfaatkan oleh Gus Dur dan elite politik lain," kata Mahfud kepada wartawan, termasuk Wibowo Prasetyo dari GAMMA.
Terhadap kubu pendukung Memoradum I dan II, kubu presiden juga tampaknya masih mengusung langkah lama, negosiasi dan politik dagang sapi. Dalam sepekan terakhir, presiden, misalnya, masih mencoba melakukan kompromi melalui politik dagang sapi. "Sekjen PAN Hatta Radjasa, misalnya, ditelepon oleh orang-orang presiden, ditawari posisi Direktur Utama Pertamina," sambung Alvin Lie.
Usaha lain, kembali memobilisasi tekanan massa. Penggantian antarwaktu sembilan anggota Fraksi TNI/Polri di DPR dan MPR, lalu disusul sikap abstain fraksi ini terhadap Memorandum II kepada presiden, tampaknya menyiratkan adanya keterkaitan dengan fenomena mobilisasi massa ini. Menurut sebuah sumber GAMMA, perubahan sikap TNI ini tidak hanya karena TNI/Polri ingin bersikap netral --yang itu berarti mengamankan posisi mereka bila nanti berhadapan dengan massa pro dan kontra Presiden-- tetapi juga sebagai sikap TNI untuk membentengi diri dari intervensi lebih jauh kubu presiden. "Sebab, seperti tampak selama ini, aksi-aksi massa pendukung Presiden tidak akan berhasil tanpa dukungan dari TNI maupun Polri," tutur sumber ini.
Dalam skenario ini, presiden disinyalir akan kembali mencari dukungan riil dari TNI/Polri. "Presiden akan memaksakan orang-orangnya untuk menggusur pimpinan TNI/Polri sekarang. Dan kalau itu terjadi, artinya ada jenderal-jenderal yang membuka diri untuk diintervensi demi kepentingan presiden, maka TNI akan pecah dan akibatnya bisa sangat serius," ujar sebuah sumber.
Pertanyaannya, efektifkah langkah-langkah itu? Jawabnya, sulit. Usaha kompromi dan politik dagang sapi sudah berkali-kali dilakukan kubu presiden. Toh, hasilnya nol. Niat presiden untuk menggelar pertemuan antarelite gagal total. Terakhir, presiden hanya bisa menemui Ketua Umum PPP Hamzah Haz. Pertemuan itu pun tidak berarti apa-apa, sebab konon Hamzah Haz --dalam pertemuan itu-- menolak sejumlah usulan presiden, salah satu di antaranya percepatan pemilu.
Senior officer meeting (SOM), atau pertemuan tingkat pejabat penting masing-masing partai, yang dikomandoi Menteri Luar Negeri Alwi Shihab juga berakhir percuma. Dua partai, PPP dan Golkar, memang sudah menyambut undangan Alwi. Golkar sudah mengirimkan tiga nama, Agung Laksono, Mahadi Sinambela, dan Theo Sambuaga. PPP sudah mengajukan nama Alimarwan Hanan dan Zen Badjeber. Skenario SOM ini menguap begitu saja, karena tidak mendapat sambutan dari partai peraih suara terbesar, PDI Perjuangan.
Skenario seperti yang disebut Menhan Mahfudz M.D., yaitu mempertemukan kembali Presiden Abdurrahman Wahid dengan Wapres Megawati Soekarnoputri, sebuah skenario yang di atas kertas tampak sederhana dan mudah, juga tampaknya bakal bernasib sama. Rabu pagi pekan lalu, misalnya, tidak seperti biasanya, acara sarapan pagi Presiden Abdurrahman Wahid berlangsung tanpa kehadiran Megawati, sang tuan rumah. Presiden yang pagi itu hadir bersama sejumlah menteri dan jenderal terpaksa hanya dilayani tiga orang pembantu. Megawati sendiri pada hari itu memilih pergi ke Bali, membuka sebuah seminar teknologi informasi.
Keesokan harinya, pada sidang kabinet hari Kamis, Megawati tetap tidak hadir. Menurut Sekretaris Wakil Presiden Bambang Kesowo, Mega tidak dapat menghadiri Sidang Kabinet karena sakit flu. Benarkah Mega sedang saki? "Ah, itu flu politik," canda sebuah sumber yang dekat Mega. Yang terjadi, menurut sumber lain, Megawati sudah berketetapan hati untuk berkata tidak kepada presiden. "Bagaimana mempertemukan kembali, lha wong sejak dua pekan terakhir saja Megawati sudah resmi tidak mau lagi memimpin sidang-sidang kabinet, kok," tandas seorang sumber yang dekat dengan elite PDI Perjuangan.
Wakil Sekjen PAN Alvin Lie berpendapat senada. Bahkan, Alvin menganggap Menhan Mahfudz salah menafsirkan pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan pada sidang paripurna Senin lalu. "Kalau pandangan akhir fraksi-fraksi terkesan masih memberi waktu, itu karena tiga alasan. Pertama, kami tetap ingin di jalur konstitusi. Kedua, kami juga mempertimbangkan emosi massa yang berkembang akhir-akhir ini. Dan ketiga, kami tidak ingin langkah-langkah kami nanti justru membebani presiden baru, bila Presiden Abdurrahman Wahid mundur," tutur Alvin Lie. Jadi, jalur kompromi baik antara presiden dan wapres maupun dengan elite politik lain sebenarnya praktis sudah tertutup rapat. "Dan, kalau memang presiden masih dipercaya, bukankah tiga bulan ini usaha-usaha kompromi itu sudah dilakukan, dan gagal," tandas Alvin.
Skenario bertahan lewat mobilisasi massa dengan sekuat tenaga menarik dukungan riil dari TNI dan Polri juga bukan hal mudah. Sikap tegas TNI dan Polri dalam kasus pasukan berani mati di Jawa Timur bisa dibaca dalam konteks ini. Lalu, seperti diprotes Effendi Choirie di sidang paripurna Senin lalu, pengamanan ekstra ketat yang dilakukan aparat TNI/Polri di sekitar Senayan menunjukkan pula ketegasan sikap TNI dan Polri untuk tidak mau tunduk pada tekanan massa. "Dan kalaupun presiden mencoba melakukan intervensi dengan cara menekan lewat skenario pergantian pucuk pimpinan TNI dan Angkatan Darat, saya kira reaksi para jenderal --seperti dalam kasus pencalonan Agus Wirahadikusumah-- akan terulang kembali," urai sebuah sumber.
Maka praktis tinggal mukjizat atau keajaiban yang bakal mampu mempertahankan posisi kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid. Dan jalur inilah yang tampaknya juga sedang serius diusung oleh barisan pendukung presiden. Di arena panggung Istigotsah Kubro yang berlangsung pada Minggu pagi lalu di Parkir Timur Senayan, ratusan ulama, puluhan ribu massa NU, bersimpuh mengharap mukjizat ini.
Dan selebaran materi Istigotsah yang disebar Panitia menyebut kisah Nabi Muhammad pada saat Perang Badar. Dalam perang melawan kaum musyrik dan jahiliah itu, kekuatan Nabi hanya 313 orang. Sementara, musuh punya 1.000 pasukan. Nabi kemudian menghadap kiblat dengan sorban di pundak seraya berdoa, "Ya Allah, tepatilah janji-Mu kepadaku. Ya Allah, bila sekelompok golongan Islam ini hancur, maka tidak ada lagi yang akan menyembah kepada-Mu selamanya." Begitu khusyuk dan serius Nabi berdoa, sorban yang dikenakannya sampai jatuh ke tanah. Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang dikenal paling gagah berani di medan perang, mengambil sorban itu dan meletakkan kembali ke pundak Nabi, sambil berkata, "Ya Nabi Allah, cukuplah doa-doamu kepada Tuhanmu. Dia akan menepati janji-Nya kepadamu."
Nabi, seperti diriwayatkan banyak kitab-kitab tarikh (sejarah) Islam, akhirnya berhasil memenangkan Perang Badar. Dan banyak kiai khas NU juga yakin Presiden Abdurrahman Wahid akan tetap bertahan dan memenangkan pertarungan dengan para musuhnya. Mbah Liem Imam Puro, salah seorang kiai sepuh yang sangat dihormati warga nahdliyin, menurut sebuah sumber GAMMA, Senin malam lalu, bertemu presiden. Mbah Liem memberikan sebuah selendang, sambil meyakinkan bahwa posisi presiden masih kuat. Presiden, menurut Mbah Liem, akan tetap bertahan sampai 2004, apa pun yang terjadi. Benarkah? Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Wallahualam bissawab.
-Muchlis Ainurrafik, Rika Condessy, Mohammad Shaleh, dan Wibowo Prasetyo
Nomor: 11-3 - 8-05-2001
Menunggu Keajaiban Perang Badar
Memorandum II akhirnya jatuh pada Senin lalu. Setelah kompromi politik dan tekanan massa gagal, tinggal keajaiban yang mampu mempertahankan posisi presiden.
EFFENDI Choirie memang gigih. Meski Ketua Sidang Soetardjo Surjoguritno sudah mulai membaca agenda rapat, Wakil Sekretaris Fraksi PKB ini tetap menginterupsi. Dan, panjang pula. Pendi, panggilan akrab pria asal Gresik ini, menyoal begitu ketatnya pengamanan yang dilakukan aparat terhadap prosesi Sidang Paripurna DPR pada Senin lalu. "Ini sudah tidak proporsional. Saya menuntut klarifikasi," teriaknya berkali-kali.
Rangkaian interupsi anggota dewan lain, yang menganggap soal yang diinterupsi Pendi tidak relevan, berkali-kali tak dihiraukannya. "Tolong hargai pendapat saya. Itu namanya demokrasi. Bahwa Anda sekalian berpendapat lain, silakan," ujarnya lagi, masih dalam nada berteriak. Saking ngotot-nya, mantan wartawan yang juga memimpin bagian hubungan masyarakat Partai Kebangkitan Bangsa ini sampai beberapa kali memukul meja. Lalu, sambil mengangkat mike, ia kembali berteriak sambil berdiri, "Ini ada apa? Saya minta klarifikasi dari pimpinan."
Meski sudah tampil berapi-api dan ngotot, Pendi bak menepuk angin. Dari mulut Soetardjo Surjoguritno bahkan tak keluar sepatah kata pun menanggapi interupsinya. Dan, nasib interupsi Effendi Choirie lalu melengkapi nasib tragis langkah panjang Presiden Abdurrahman Wahid dan barisan pendukungnya untuk menahan jatuhnya Memorandum II pada Sidang Paripurna DPR-RI, Senin lalu.
Akhirnya, tujuh fraksi menyatakan mendukung pemberian memorandum II bagi presiden. Hanya dua fraksi menolak, dan satu fraksi abstain. Total suaranya, dari 457 anggota yang hadir pada saat voting berlangsung, 363 anggota mendukung Memo II, 52 menolak, dan 42 abstain. Ketujuh fraksi yang mendukung Memo II adalah Fraksi PDI Perjuangan (128 suara), Fraksi Partai Golkar (115 suara), Fraksi Partai Pembangunan (50 suara), Fraksi Reformasi (40 suara), Fraksi Partai Bulan Bintang (13 suara), Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (8 suara), Fraksi Partai Daulah Ummat (8 suara), dan Husein Naro (nonfraksi, 1 suara).
Yang menolak pemberian memorandum, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (48 suara), didukung Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (4 suara). Sisanya, 42 suara abstain. Mereka yang abstain terdiri atas 38 suara dari Fraksi TNI/Polri, 1 suara dari Fraksi PDI Perjuangan, 1 suara dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, 1 suara dari Fraksi Persatuan Daulah Ummat, dan 1 suara lagi dari Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa.
Dan Memorandum II bagi Presiden akhirnya dilayangkan pada Selasa lalu. Pada Memorandum Kedua ini, DPR memberi tiga pernyataan kepada presiden. Pertama, DPR menganggap Presiden Abdurrahman Wahid tidak sungguh-sungguh mengindahkan Memorandum Pertama. Kedua, DPR mengeluarkan Memorandum Kedua, karena menganggap presiden telah sungguh-sungguh melanggar Garis-Garis Besar Haluan Negara, khususnya melanggar Sumpah Jabatan (sesuai Pasal 7 Ayat 3, Tap. MPR No. III/1978), dan melanggar Tap. MPR No. XI/1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari KKN. Ketiga, DPR masih memberikan waktu sebulan kepada presiden untuk mengindahkan Memorandum Kedua ini.
Maka, banyak pihak menilai, peluang presiden untuk tetap bertahan praktis habis. Memorandum II, menurut banyak pengamat politik, menunjukkan legitimasi politik kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid sudah terjun bebas. "Satu-satunya jalan yang terhormat bagi presiden adalah mengundurkan diri," tegas Riswanda Imawan, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada. Pengamat politik Andi Mallarangeng pun berpendapat sama. "Satu-satunya exit strategy atau jalan keluar yang elegan bagi Gus Dur adalah mengundurkan diri dari jabatan presiden," tandas Andi Mallarangeng.
Sayang Gus Dur bukan Riswanda atau Andi Mallarangeng. Presiden berkali-kali, dalam berbagai kesempatan, menegaskan dirinya tidak mau mundur. Malah, menurut sebuah sumber GAMMA, dalam pertemuan terakhir, presiden dengan para pendukungnya di Jalan Irian, beberapa hari lalu, presiden tegas tidak mau mundur. "Di pertemuan itu, presiden malah bilang, apa pun yang terjadi, bahkan walaupun bangsa ini berdarah-darah, dia tidak akan mundur," sambung sumber tersebut.
Tampaknya, presiden tidak akan menyerah begitu saja. "Saya justru melihat dalam satu bulan ini presiden akan mencoba lebih intensif untuk berusaha mempertahankan diri, dengan cara apa pun," tutur Wakil Sekjen PAN Alvin Lie. Sejumlah langkah dan skenario tengah disiapkan. Dari yang paling moderat melalui jalur kompromi, hingga kembali melakukan mobilisasi massa dan tindakan memecah dukungan TNI/Polri.
Kunci dari langkah kompromi ini adalah usaha kembali mengambil hati Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Menteri Pertahanan Mohamad Mahfud M.D., tegas menyebut peluang satu-satunya bagi presiden untuk bertahan adalah mempertemukan kembali Gus Dur dengan Megawati. "Bagi saya, ini adalah satu isyarat bahwa ada peluang untuk dilakukan semacam pembicaraan-pembicaraan untuk memperbaiki bersama antara presiden dan Mbak Mega. Mudah-mudahan peluang ini bisa dimanfaatkan oleh Gus Dur dan elite politik lain," kata Mahfud kepada wartawan, termasuk Wibowo Prasetyo dari GAMMA.
Terhadap kubu pendukung Memoradum I dan II, kubu presiden juga tampaknya masih mengusung langkah lama, negosiasi dan politik dagang sapi. Dalam sepekan terakhir, presiden, misalnya, masih mencoba melakukan kompromi melalui politik dagang sapi. "Sekjen PAN Hatta Radjasa, misalnya, ditelepon oleh orang-orang presiden, ditawari posisi Direktur Utama Pertamina," sambung Alvin Lie.
Usaha lain, kembali memobilisasi tekanan massa. Penggantian antarwaktu sembilan anggota Fraksi TNI/Polri di DPR dan MPR, lalu disusul sikap abstain fraksi ini terhadap Memorandum II kepada presiden, tampaknya menyiratkan adanya keterkaitan dengan fenomena mobilisasi massa ini. Menurut sebuah sumber GAMMA, perubahan sikap TNI ini tidak hanya karena TNI/Polri ingin bersikap netral --yang itu berarti mengamankan posisi mereka bila nanti berhadapan dengan massa pro dan kontra Presiden-- tetapi juga sebagai sikap TNI untuk membentengi diri dari intervensi lebih jauh kubu presiden. "Sebab, seperti tampak selama ini, aksi-aksi massa pendukung Presiden tidak akan berhasil tanpa dukungan dari TNI maupun Polri," tutur sumber ini.
Dalam skenario ini, presiden disinyalir akan kembali mencari dukungan riil dari TNI/Polri. "Presiden akan memaksakan orang-orangnya untuk menggusur pimpinan TNI/Polri sekarang. Dan kalau itu terjadi, artinya ada jenderal-jenderal yang membuka diri untuk diintervensi demi kepentingan presiden, maka TNI akan pecah dan akibatnya bisa sangat serius," ujar sebuah sumber.
Pertanyaannya, efektifkah langkah-langkah itu? Jawabnya, sulit. Usaha kompromi dan politik dagang sapi sudah berkali-kali dilakukan kubu presiden. Toh, hasilnya nol. Niat presiden untuk menggelar pertemuan antarelite gagal total. Terakhir, presiden hanya bisa menemui Ketua Umum PPP Hamzah Haz. Pertemuan itu pun tidak berarti apa-apa, sebab konon Hamzah Haz --dalam pertemuan itu-- menolak sejumlah usulan presiden, salah satu di antaranya percepatan pemilu.
Senior officer meeting (SOM), atau pertemuan tingkat pejabat penting masing-masing partai, yang dikomandoi Menteri Luar Negeri Alwi Shihab juga berakhir percuma. Dua partai, PPP dan Golkar, memang sudah menyambut undangan Alwi. Golkar sudah mengirimkan tiga nama, Agung Laksono, Mahadi Sinambela, dan Theo Sambuaga. PPP sudah mengajukan nama Alimarwan Hanan dan Zen Badjeber. Skenario SOM ini menguap begitu saja, karena tidak mendapat sambutan dari partai peraih suara terbesar, PDI Perjuangan.
Skenario seperti yang disebut Menhan Mahfudz M.D., yaitu mempertemukan kembali Presiden Abdurrahman Wahid dengan Wapres Megawati Soekarnoputri, sebuah skenario yang di atas kertas tampak sederhana dan mudah, juga tampaknya bakal bernasib sama. Rabu pagi pekan lalu, misalnya, tidak seperti biasanya, acara sarapan pagi Presiden Abdurrahman Wahid berlangsung tanpa kehadiran Megawati, sang tuan rumah. Presiden yang pagi itu hadir bersama sejumlah menteri dan jenderal terpaksa hanya dilayani tiga orang pembantu. Megawati sendiri pada hari itu memilih pergi ke Bali, membuka sebuah seminar teknologi informasi.
Keesokan harinya, pada sidang kabinet hari Kamis, Megawati tetap tidak hadir. Menurut Sekretaris Wakil Presiden Bambang Kesowo, Mega tidak dapat menghadiri Sidang Kabinet karena sakit flu. Benarkah Mega sedang saki? "Ah, itu flu politik," canda sebuah sumber yang dekat Mega. Yang terjadi, menurut sumber lain, Megawati sudah berketetapan hati untuk berkata tidak kepada presiden. "Bagaimana mempertemukan kembali, lha wong sejak dua pekan terakhir saja Megawati sudah resmi tidak mau lagi memimpin sidang-sidang kabinet, kok," tandas seorang sumber yang dekat dengan elite PDI Perjuangan.
Wakil Sekjen PAN Alvin Lie berpendapat senada. Bahkan, Alvin menganggap Menhan Mahfudz salah menafsirkan pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan pada sidang paripurna Senin lalu. "Kalau pandangan akhir fraksi-fraksi terkesan masih memberi waktu, itu karena tiga alasan. Pertama, kami tetap ingin di jalur konstitusi. Kedua, kami juga mempertimbangkan emosi massa yang berkembang akhir-akhir ini. Dan ketiga, kami tidak ingin langkah-langkah kami nanti justru membebani presiden baru, bila Presiden Abdurrahman Wahid mundur," tutur Alvin Lie. Jadi, jalur kompromi baik antara presiden dan wapres maupun dengan elite politik lain sebenarnya praktis sudah tertutup rapat. "Dan, kalau memang presiden masih dipercaya, bukankah tiga bulan ini usaha-usaha kompromi itu sudah dilakukan, dan gagal," tandas Alvin.
Skenario bertahan lewat mobilisasi massa dengan sekuat tenaga menarik dukungan riil dari TNI dan Polri juga bukan hal mudah. Sikap tegas TNI dan Polri dalam kasus pasukan berani mati di Jawa Timur bisa dibaca dalam konteks ini. Lalu, seperti diprotes Effendi Choirie di sidang paripurna Senin lalu, pengamanan ekstra ketat yang dilakukan aparat TNI/Polri di sekitar Senayan menunjukkan pula ketegasan sikap TNI dan Polri untuk tidak mau tunduk pada tekanan massa. "Dan kalaupun presiden mencoba melakukan intervensi dengan cara menekan lewat skenario pergantian pucuk pimpinan TNI dan Angkatan Darat, saya kira reaksi para jenderal --seperti dalam kasus pencalonan Agus Wirahadikusumah-- akan terulang kembali," urai sebuah sumber.
Maka praktis tinggal mukjizat atau keajaiban yang bakal mampu mempertahankan posisi kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid. Dan jalur inilah yang tampaknya juga sedang serius diusung oleh barisan pendukung presiden. Di arena panggung Istigotsah Kubro yang berlangsung pada Minggu pagi lalu di Parkir Timur Senayan, ratusan ulama, puluhan ribu massa NU, bersimpuh mengharap mukjizat ini.
Dan selebaran materi Istigotsah yang disebar Panitia menyebut kisah Nabi Muhammad pada saat Perang Badar. Dalam perang melawan kaum musyrik dan jahiliah itu, kekuatan Nabi hanya 313 orang. Sementara, musuh punya 1.000 pasukan. Nabi kemudian menghadap kiblat dengan sorban di pundak seraya berdoa, "Ya Allah, tepatilah janji-Mu kepadaku. Ya Allah, bila sekelompok golongan Islam ini hancur, maka tidak ada lagi yang akan menyembah kepada-Mu selamanya." Begitu khusyuk dan serius Nabi berdoa, sorban yang dikenakannya sampai jatuh ke tanah. Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang dikenal paling gagah berani di medan perang, mengambil sorban itu dan meletakkan kembali ke pundak Nabi, sambil berkata, "Ya Nabi Allah, cukuplah doa-doamu kepada Tuhanmu. Dia akan menepati janji-Nya kepadamu."
Nabi, seperti diriwayatkan banyak kitab-kitab tarikh (sejarah) Islam, akhirnya berhasil memenangkan Perang Badar. Dan banyak kiai khas NU juga yakin Presiden Abdurrahman Wahid akan tetap bertahan dan memenangkan pertarungan dengan para musuhnya. Mbah Liem Imam Puro, salah seorang kiai sepuh yang sangat dihormati warga nahdliyin, menurut sebuah sumber GAMMA, Senin malam lalu, bertemu presiden. Mbah Liem memberikan sebuah selendang, sambil meyakinkan bahwa posisi presiden masih kuat. Presiden, menurut Mbah Liem, akan tetap bertahan sampai 2004, apa pun yang terjadi. Benarkah? Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Wallahualam bissawab.
-Muchlis Ainurrafik, Rika Condessy, Mohammad Shaleh, dan Wibowo Prasetyo
Langganan:
Postingan (Atom)
